TVRINews, Jakarta
Pemerintah melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) memperkuat sistem pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui peluncuran Gerakan Nasional Migran Aman yang digelar di Kantor KP2MI, Jakarta, Senin, 18 Mei 2026.
Gerakan ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk menghadirkan pelindungan menyeluruh bagi pekerja migran, mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga kembali ke Indonesia.
Peluncuran gerakan tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, serta Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq.
Dalam kesempatan itu, Presiden RI Prabowo Subianto melalui tayangan video menegaskan pentingnya masyarakat menghindari jalur penempatan ilegal yang berisiko tinggi.
"Sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu," tegas Prabowo dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Senin, 18 Mei 2026.
Menteri P2MI, Mukhtarudin mengatakan, pemerintah saat ini terus memperkuat kualitas pelindungan PMI melalui transformasi kelembagaan dari BP2MI menjadi kementerian yang memiliki fungsi operator sekaligus regulator.
(Foto: Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin)
"Bapak Presiden memberikan arahan kepada kami agar meningkatkan kualitas pelindungan bagi pekerja migran. Baik dari sebelum mereka bekerja, selama bekerja, serta setelah mereka bekerja," ujar Mukhtarudin dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Senin, 18 Mei 2026.
Menurutnya, penguatan pelindungan PMI tidak hanya dilakukan lewat regulasi, tetapi juga melalui pendekatan langsung kepada masyarakat hingga tingkat desa.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah menjalankan lima strategi utama dalam Gerakan Nasional Migran Aman. Strategi itu meliputi penyebaran informasi secara masif, mitigasi risiko penempatan ilegal, kolaborasi lintas sektor, penguatan edukasi berbasis desa melalui program Desa Migran Emas, serta pemberdayaan purna PMI sebagai agen edukasi di masyarakat.
Hingga kini, pemerintah telah menetapkan 669 Desa Migran Emas di seluruh Indonesia sebagai pusat edukasi dan pelindungan pekerja migran di tingkat akar rumput.
Mukhtarudin menegaskan gerakan ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata negara untuk melindungi masyarakat dari praktik penempatan ilegal yang masih marak terjadi.
Sepanjang Januari hingga April 2026, Kementerian P2MI tercatat berhasil menggagalkan 1.353 keberangkatan ilegal calon pekerja migran. Selain itu, kementerian juga melakukan takedown terhadap 4.213 konten digital berbahaya dan menangani 1.173 aduan pekerja migran dari berbagai negara penempatan.
"Kondisi ini menegaskan bahwa negara harus hadir. Bukan hanya melalui kebijakan di atas kertas, tetapi juga hadir langsung di ruang-ruang kehidupan masyarakat," ucapnya.
Selain memperkuat edukasi dan pengawasan, pemerintah juga memperkenalkan Kartu Elektronik Pekerja Migran Indonesia (E-PMI) yang diserahkan secara simbolis kepada tiga calon pekerja migran usai acara peluncuran.
Kartu tersebut menjadi bagian dari penguatan layanan digital terintegrasi yang diharapkan mampu meningkatkan pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi para pekerja migran Indonesia.
Di sela penyerahan kartu, Dudung turut mengingatkan para calon pekerja migran agar menjaga nama baik bangsa selama bekerja di luar negeri.
"Jaga nama baik bangsa dan negara," pesan Dudung kepada salah satu CPMI asal Indramayu.
