TVRINews, Jakarta
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath menyambut pelantikan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. Ia berharap kepemimpinan baru tersebut mampu membawa peningkatan kinerja Polri, terutama dalam pelayanan publik dan penegakan hukum.
Rano menyebut Suyudi bukan sosok yang asing baginya. Ia pernah berinteraksi dengan Suyudi ketika menjabat Kapolda Banten pada 2024-2025.
Menurut Rano, pengalaman tersebut memperlihatkan kemampuan Suyudi dalam menghadapi persoalan keamanan sekaligus membangun komunikasi dengan masyarakat.
"Saya melihat Pak Suyudi punya pengalaman yang cukup lengkap untuk memimpin Polri. Ketegasan dalam penegakan hukum harus tetap berjalan, tetapi komunikasi dan pendekatan kepada masyarakat juga tidak boleh ditinggalkan," kata Rano dalam keterangan yang dikutip, Kamis, 1 Oktober 2026.
Ia menilai pengalaman memimpin Polda Banten menjadi salah satu modal penting bagi Suyudi dalam menjalankan tugas sebagai Kapolri.
Rano mengatakan karakter persoalan di Banten membutuhkan kemampuan untuk menggabungkan aspek keamanan, penegakan hukum, dan kepentingan masyarakat.
"Pengalaman beliau di Banten menunjukkan bahwa persoalan keamanan tidak selalu selesai hanya dengan pendekatan penindakan. Ada komunikasi, ada penyelesaian masalah, dan ada kepentingan masyarakat yang harus ikut diperhatikan," ujarnya.
Rano juga menyinggung perjalanan karier Suyudi yang banyak bersentuhan dengan bidang penegakan hukum. Pengalaman tersebut mencakup penanganan perkara mafia tanah, keterlibatan dalam pemulangan Maria Pauline Lumowa dari Serbia, hingga penertiban tambang emas ilegal di Gunung Pongkor saat menjabat Kapolres Bogor.
Bagi Rano, pengalaman tersebut dapat menjadi bekal menghadapi berbagai bentuk kejahatan yang terus berkembang.
"Pengalaman panjang di bidang penegakan hukum tentu menjadi modal penting. Tantangannya sekarang bagaimana pengalaman itu diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat," tuturnya.
Rano berharap sejumlah persoalan seperti narkotika, mafia tanah, premanisme, dan kejahatan siber mendapat perhatian serius di bawah kepemimpinan Suyudi.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari jumlah kasus yang berhasil diungkap.
"Yang paling penting adalah masyarakat mendapatkan kepastian. Ketika seseorang melapor, harus ada proses yang jelas. Korban juga harus mendapatkan perlindungan dan setiap warga harus diperlakukan secara adil di hadapan hukum," tegas Rano.
Selain persoalan penegakan hukum, Rano meminta pembenahan pelayanan kepolisian dilakukan hingga tingkat paling bawah.
Menurut dia, masyarakat harus mendapatkan kemudahan ketika membuat laporan dan memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara yang sedang ditangani.
"Pembenahan Polri harus terasa dalam pengalaman masyarakat sehari-hari. Pelayanan harus lebih sederhana, informasi perkara harus jelas, dan anggota di lapangan harus mengedepankan sikap profesional ketika berhadapan dengan warga," katanya.
Rano juga menyoroti pentingnya pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ia berharap mekanisme penghargaan terhadap anggota yang berprestasi dan penindakan terhadap pelanggaran dapat berjalan secara konsisten.
"Kewenangan yang besar harus diikuti dengan tanggung jawab dan pengawasan yang kuat. Anggota yang bekerja dengan baik perlu diberikan dukungan, sedangkan pelanggaran harus ditangani sesuai aturan," ujar Rano.
Di sisi lain, Rano menilai kepercayaan publik merupakan pekerjaan yang harus dibangun secara terus-menerus.
Ia berharap Suyudi dapat membawa Polri semakin dekat dengan masyarakat dan memperkuat citra kepolisian sebagai institusi yang memberikan perlindungan serta kepastian hukum.
"Harapan kita sederhana, masyarakat merasa aman ketika berhadapan dengan polisi dan percaya bahwa kepolisian hadir untuk memberikan perlindungan serta keadilan," pungkasnya.
Rano memastikan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap Polri agar agenda pembenahan institusi dapat berjalan secara berkelanjutan.
