TVRINews, Jakarta
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mendorong penguatan open science dalam pengembangan ekosistem sains dan teknologi nasional. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari diplomasi sains dan teknologi Indonesia melalui kerja sama dengan UNESCO.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan dalam Rapat Pleno Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) 2026.
Fauzan menjelaskan, penguatan open science sejalan dengan UNESCO Recommendation on Open Science yang telah didukung 194 negara. Rekomendasi tersebut mendorong keterbukaan publikasi ilmiah, data, sumber daya pendidikan, perangkat lunak dan perangkat keras, infrastruktur terbuka, hingga keterlibatan masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
“Terutama yang dilakukan oleh Kemdiktisaintek adalah satu bagian dari program yang dilakukan UNESCO, yaitu open science, yang kemudian dijabarkan dalam beberapa program. Untuk diplomasi sains dan teknologi, ada beberapa hal yang kami dorong, termasuk penguatan talenta STEM serta isu open science,” ujar Fauzan dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com pada Rabu, 30 September 2026.
Dalam forum tersebut, Kemdiktisaintek menyampaikan sejumlah program yang berpotensi dikembangkan melalui kerja sama dengan UNESCO. Di antaranya penguatan literasi sains melalui program Berdikari, Saintek Nusantara, Sentral Saintek, CTSA, dan Open Lab Mini.
Selain itu, terdapat program Cakrawala Saintek untuk meningkatkan reputasi internasional jurnal ilmiah, International Mathematics Competition, Asia-Pacific Broadcasting Union Robot Contest, Residensi Riset Sains dan Teknologi, serta Lindau Nobel Laureate Meetings.
Kemdiktisaintek juga mengusulkan tiga jalur penguatan kerja sama dengan UNESCO, meliputi kebijakan dan tata kelola sumber daya, pengembangan talenta, serta riset dan inovasi melalui open science, artificial intelligence (AI), dan kolaborasi dengan masyarakat.
Menurut Fauzan, berbagai program tersebut dapat menjadi bagian dari portofolio kerja Kemdiktisaintek periode 2026–2027 sekaligus memperkuat diplomasi sains dan teknologi Indonesia di tingkat internasional.
Penguatan kerja sama dengan UNESCO diharapkan dapat memperluas jejaring internasional dan memberikan manfaat bagi pengembangan ekosistem sains dan teknologi di dalam negeri.
Sementara itu, Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua KNIU, Fadli Zon, mengatakan Rapat Pleno KNIU 2026 menjadi rapat pleno pertama setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2026 tentang KNIU.
Menurut Fadli, regulasi tersebut menjadi dasar penguatan KNIU sebagai wadah koordinasi nasional antarpemangku kepentingan dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi terkait UNESCO.
“Saya kira tiga hal yang perlu kita lakukan, bagaimana getting institution right, bagaimana intervention, terutama, dan yang ketiga getting coordination right supaya koordinasi kita tidak terjadi hal-hal yang tumpang tindih. Pada ujungnya kepentingan kita adalah kepentingan nasional,” ujar Fadli.
Fadli menegaskan, kementerian dan lembaga tetap menjalankan mandat serta kewenangan substantif masing-masing dalam pelaksanaan program dan konvensi UNESCO. Sementara KNIU berperan dalam memfasilitasi koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi antarpemangku kepentingan.
“Visibility sangat penting, termasuk di dalam isu-isu penting yang ada di UNESCO dari K/L masing-masing. Harap jangan jadi follower, tapi mewarnai,” tuturnya.
Sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 31 Tahun 2026, KNIU mengusulkan pembentukan kelompok kerja di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi. Pokja khusus juga dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan strategis nasional.
KNIU selanjutnya akan memetakan berbagai program dan jejaring UNESCO di Indonesia, termasuk UNESCO Chairs, UNESCO Global Geoparks, Memory of the World, dan program UNESCO lainnya. Pemetaan tersebut akan menjadi basis data nasional untuk memperkuat koordinasi.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) sekaligus Pengarah KNIU, Pratikno, turut menekankan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan dalam menjalankan agenda UNESCO.
Sinergi tersebut, menurut Pratikno, perlu didukung standar kerja, penentuan prioritas berdasarkan dampak dan manfaat bagi Indonesia, penguatan kemitraan, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung koordinasi KNIU.
Melalui kolaborasi KNIU, kementerian dan lembaga, Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya, Kemdiktisaintek terus mendorong pengembangan talenta serta riset dan inovasi agar memberikan manfaat bagi masyarakat dan memperkuat kontribusi Indonesia dalam kerja sama sains dan teknologi global.
