TVRINews, Lombok Barat
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta para gubernur menghadirkan kepemimpinan yang mampu mentransformasi daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan koordinasi, serta menjaga integritas di tengah berbagai tantangan pemerintahan.
Pesan tersebut disampaikan Bima saat membuka Rapat Kerja Gubernur selaku Anggota Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Ballroom Aruna Senggigi Resort & Convention, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis, 16 Juli 2026.
Mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian Bima mengatakan gubernur memiliki peran strategis sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat.
Sehingga, koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota harus terus diperkuat agar pelaksanaan program prioritas nasional berjalan selaras.
Ia menyampaikan Mendagri meminta para gubernur rutin menggelar rapat koordinasi bersama bupati, wali kota, dan organisasi perangkat daerah.
"Di Jakarta, Kemendagri, Pak Menteri itu konsisten. Senin itu rakor inflasi. Enggak pernah absen. Kadang bergantian, Wamen atau Sekjen, dan rakor-rakor lain. Jadi, di tengah situasi seperti ini, Pak Menteri menitipkan Bapak-Ibu untuk fokus tetap pada rakor-rakor," kata Bima dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Kamis, 16 Juli 2026.
Selain koordinasi, Bima menekankan kepala daerah harus memimpin langsung pelaksanaan program, termasuk memastikan efisiensi anggaran berjalan optimal. Menurutnya, kepemimpinan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada sekretaris daerah.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah, serta mempercepat penyelesaian persoalan batas wilayah yang masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah daerah.
"Pak Menteri meminta Bapak-Ibu untuk juga memberikan atensi kepada persoalan-persoalan batas daerah, kabupaten, kota, dan desa, dan lain-lain. Ini kita ingin selesaikan secara dicicil," ujar Bima.
Dalam kesempatan tersebut, Bima meminta pemerintah daerah tetap memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) meski terjadi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD).
Ia mengingatkan kepala daerah untuk menghindari kinerja yang rendah dan terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Bima, kepala daerah saat ini dituntut menjadi pemimpin yang transformasional, mampu menghadapi tantangan mulai dari dinamika geopolitik global, pelaksanaan program prioritas nasional, pemenuhan janji kampanye, perkembangan media sosial, hingga risiko persoalan hukum.
Selain itu, ia menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pendidikan, pelatihan, dan inovasi.
"Jadi mari kita sama-sama belajar dan kuatkan bagaimana membangun ekosistem di sini," tutur Bima.
