TVRINews, Jakarta
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) umumnya berasal dari wilayah yang memiliki skor MCP dan Survei Penilaian Integritas (SPI) rendah atau rentan.
Seperti diketahui, Kemendagri bersama KPK membuat sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) untuk mempersempit celah korupsi di daerah. Selain itu, terdapat Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang disusun internal Kemendagri dalam rangka pengawasan keuangan daerah, mulai dari penyusunan hingga pelaksanaan APBD yang dipantau secara digital.
"Skor ini bukan sekadar angka, melainkan indikasi masih adanya perilaku koruptif atau penyalahgunaan wewenang," kata Setyo dalam konferensi persnya di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat, 24 Juli 2026.
Oleh karena itu, Setyo mengapresiasi langkah Kemendagri dalam rangka memperkuat pencegahan dengan melakukan kegiatan lapangan ke sejumlah daerah.
Terlebih, sebelumnya KPK bersama Wamendagri Ribka Haluk telah mengumpulkan seluruh kepala daerah di Papua guna melakukan kegiatan gabungan untuk mengingatkan para pemegang otoritas daerah.
"Kami mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan supervisi, termasuk rencana kegiatan lapangan di beberapa provinsi, kota dan kabupaten," pungkas Setyo.
