TVRINews, Palembang
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah melalui kegiatan Konsolidasi Daerah (Konsolda) Pelaksanaan Program Prioritas di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatra Selatan, Rabu, 25 Februari 2026.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa konsolidasi ini menjadi langkah strategis agar kewenangan pusat dan daerah tidak saling tumpang tindih, melainkan berjalan saling menguatkan demi memastikan program prioritas benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Harapan kami, Konsolidasi Daerah ini menjadi wadah penguatan dan koordinasi agar kewenangan pusat dan daerah tidak saling overlap, tetapi saling menguatkan," ujar Atip dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Kamis, 26 Februari 2026.
Selain sinkronisasi kewenangan, Atip menekankan pentingnya pengawalan ketat terhadap implementasi program prioritas pendidikan.
Menurutnya, pengawasan diperlukan agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi murid sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Generasi Emas 2045.
Kegiatan Konsolda ini juga ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Dukungan Pemerintah Daerah terhadap program dan kegiatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Sumatra Selatan.
Komitmen tersebut melibatkan BPMP Provinsi Sumatra Selatan, pemerintah provinsi, serta 17 pemerintah kabupaten/kota sebagai bentuk keseriusan bersama dalam mengawal kualitas pendidikan.
Direktur SMA Kemendikdasmen, Winner Jihad Akbar, menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang penyelarasan kebijakan nasional hingga ke tingkat tapak.
Fokus utama konsolidasi adalah penyamaan pemahaman pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar kebijakan pusat dan daerah berjalan seirama.
Ia menambahkan, sinergi tersebut mencakup pengawasan berbagai program strategis, mulai dari revitalisasi sekolah, digitalisasi pendidikan, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk dukungan pemantauan dan pengawasannya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Selatan, Mondyaboni, menyambut baik langkah Kemendikdasmen yang turun langsung ke daerah untuk menyerap aspirasi.
Ia menilai koordinasi ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan mencari solusi atas berbagai tantangan pendidikan di daerah, termasuk keterbatasan anggaran.
Dalam arahannya, Wamen Atip juga menyoroti pentingnya akuntabilitas pengelolaan anggaran revitalisasi sekolah yang nilainya mencapai hampir Rp90 triliun untuk 71 ribu satuan pendidikan. Ia menegaskan bahwa kewenangan pusat dan daerah harus konvergen agar tidak menimbulkan persoalan tanggung jawab dan kualitas pembangunan.
Menutup kegiatan, Atip berpesan agar peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan pembelajaran di kelas melalui penerapan pembelajaran mendalam oleh para guru.
Setelah itu, ia melanjutkan kunjungan lapangan ke sejumlah sekolah di Sumatra Selatan untuk memantau langsung implementasi program prioritas pendidikan.
