TVRINews, Jakarta
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah terus memperkuat upaya promotif dan preventif untuk menekan kasus penyakit hati kronis di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam acara Healthy Liver Awareness 2026 yang digelar di Aula Siwabessy, Kementerian Kesehatan.
Menurut Budi, penyakit hati kronis menjadi persoalan serius karena jumlah penderitanya sangat besar secara global maupun nasional. Ia menyebut lebih dari 300 juta orang di dunia mengalami penyakit hati kronis dengan angka kematian mencapai sekitar dua juta jiwa setiap tahun.
“Lebih dari 50 persen kematian disebabkan virus hepatitis B dan hepatitis C. Sekitar 25 persen karena alkohol, dan sisanya akibat gangguan metabolik seperti obesitas,”ujar Budi dalam keterangan yang diterima tvrinews, Selasa, 2 Juni 2026.
Ia mengungkapkan Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga dunia dengan jumlah penderita penyakit hati kronis terbanyak setelah China dan India. Berdasarkan data yang dimiliki Kemenkes, terdapat sekitar 70 juta masyarakat Indonesia yang mengalami penyakit hati kronis.
Meski demikian, Budi mengatakan biaya klaim pengobatan penyakit hati di BPJS Kesehatan masih lebih rendah dibanding penyakit kronis lain seperti gagal ginjal, stroke, dan kanker. Klaim penyakit hati tercatat sekitar Rp1 triliun, sedangkan penyakit ginjal telah mencapai Rp13 triliun.
Budi menilai langkah promotif dan preventif jauh lebih penting dibanding pengobatan karena lebih murah dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Kita harus fokus pada promotif dan preventif. Jangan menunggu sakit berat baru ditangani,”jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Budi memaparkan empat kebijakan utama pemerintah untuk menekan kasus penyakit hati kronis.
Kebijakan pertama adalah pemberian imunisasi hepatitis B bagi tenaga kesehatan yang mulai dijalankan sejak 2023. Langkah kedua yakni pemberian terapi profilaksis tenofovir kepada ibu hamil yang terinfeksi hepatitis B guna mencegah penularan kepada bayi saat persalinan.
“Kita belajar bahwa bayi bisa tertular dari ibunya saat lahir. Karena itu ibu hamil yang positif hepatitis B diberikan tenofovir agar penularan bisa dicegah,”tambahnya.
Strategi ketiga adalah memasukkan skrining penyakit hati ke dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Tahun lalu, kata Budi, sebanyak 70 juta masyarakat telah menjalani skrining dan pada 2026 ditargetkan mencapai 136 juta orang.
Dalam pemeriksaan tersebut, masyarakat tidak hanya diperiksa infeksi hepatitis B, tetapi juga deteksi dini fibrosis hati melalui pemeriksaan darah.
“Kita ingin mendeteksi lebih awal karena penyakit hati itu ada tahapannya, mulai dari peradangan, fibrosis, sirosis, hingga kanker hati,”ucapnya.
Kebijakan keempat adalah penerapan kebijakan pelabelan kandungan nutrisi atau nutrient labeling pada makanan untuk mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak yang menjadi faktor risiko gangguan metabolik penyebab penyakit hati.
Selain empat strategi tersebut, Budi mengaku pemerintah tengah menyiapkan kebijakan lanjutan untuk memperluas pengobatan hepatitis B pada kelompok dewasa. Menurutnya, kelompok usia dewasa masih menjadi tantangan terbesar dalam pengendalian hepatitis di Indonesia.
“Anak-anak yang mendapat imunisasi sudah jauh lebih baik, tetapi kelompok dewasa masih bermasalah. Ini yang sedang kami siapkan langkah lanjutannya,”tuturnya.
