TVRINews, Jakarta
Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian Pekerjaan Umum) mencatat kemajuan signifikan dalam pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden pada Tahun Anggaran 2026.
Hingga akhir Mei 2026, sejumlah program strategis seperti pembangunan Sekolah Rakyat, revitalisasi madrasah, penanganan jalan dan irigasi daerah, hingga proyek infrastruktur berbasis masyarakat terus menunjukkan progres positif di lapangan.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan program prioritas menjadi fokus utama pemerintah dengan tetap menjaga kualitas, ketepatan waktu, dan akuntabilitas anggaran.
“Percepatan program-program prioritas ini terus kami kawal lebih ketat dari sisi kesiapan pelaksanaan, hambatan lapangan, dan ketepatan jadwal, khususnya untuk akses jalan, pengendalian banjir, sekolah rakyat, dan jaringan irigasi,” ujar Dody dalam keterangannya, Rabu, 3 Juni 2026.
Untuk program Sekolah Rakyat, dari target 93 unit, progres fisik telah mencapai 67,50 persen dengan realisasi keuangan 44,33 persen. Sementara itu, revitalisasi 856 madrasah mencatat progres fisik 41,88 persen dan keuangan 33,22 persen.
Di sektor konektivitas, program penanganan jalan daerah sepanjang 408,57 kilometer dan pembangunan jembatan 375,88 meter telah mencapai progres fisik 75,10 persen. Sementara realisasi keuangan tercatat 59,49 persen.
Adapun program irigasi daerah seluas 19.760 hektare yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, telah mencapai progres fisik 82,73 persen dengan realisasi keuangan 38,36 persen.
Selain itu, pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Wanam di Papua Selatan juga terus berjalan dengan progres fisik 12,67 persen. Proyek ini mencakup pembukaan akses jalan, pengendalian banjir, dan pengembangan kawasan produktif.
Kementerian PU juga menjalankan Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dengan alokasi anggaran Rp5,48 triliun yang tersebar di lebih dari 15 ribu lokasi di seluruh Indonesia. Program ini mencakup pembangunan jembatan gantung, sanitasi, air minum, hingga infrastruktur berbasis komunitas.
Dalam penanganan pascabencana, Kementerian PU memastikan seluruh jalan dan jembatan nasional yang terdampak di Sumatera telah kembali berfungsi. Penanganan juga dilakukan pada sektor air bersih, sanitasi, perumahan, dan fasilitas umum lainnya.
Hingga 31 Mei 2026, realisasi anggaran Kementerian PU tercatat sebesar Rp33,49 triliun atau 31,39 persen dari total pagu Rp106,71 triliun, dengan progres fisik 35,71 persen. Capaian ini disebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2024 dan 2025.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan apresiasi atas kinerja Kementerian PU dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis nasional.
“Komisi V DPR RI sepakat untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan strategis, meningkatkan efektivitas program prioritas Presiden, serta memperkuat sinergi dalam pelaksanaan APBN 2026,” ujar Lasarus.
