TVRINews, Nusa Tenggara Timur
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Balai Guru dan Tenaga Kependidikan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi Program dan Sinkronisasi Kebijakan Daerah di Nusa Tenggara Timur, Senin, 4 Mei 2026. Dalam forum ini, Pemerintah Provinsi NTT bersama Komisi X DPR RI memberikan apresiasi atas pelaksanaan berbagai program prioritas Kemendikdasmen yang dinilai berjalan efektif di wilayah tersebut.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sektor pendidikan dan pengembangan potensi lokal. Ia menilai keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari perkembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik.
Sejalan dengan arah kebijakan Kemendikdasmen, Pemerintah Provinsi NTT menitikberatkan pengembangan kreativitas, inovasi, serta pembentukan karakter dan jiwa kewirausahaan generasi muda. Salah satu langkah nyata yang telah dilakukan adalah peluncuran program Gerakan Jam Belajar Masyarakat melalui peraturan gubernur, yang menetapkan waktu belajar pukul 18.00 hingga 19.30 WITA untuk membangun kembali budaya belajar di lingkungan keluarga.
Gubernur Melki juga mengapresiasi sejumlah program Kemendikdasmen, seperti revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta upaya pemerataan distribusi guru. Menurutnya, program-program tersebut berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan pendidikan di NTT.
Dukungan serupa disampaikan Anggota Komisi X DPR RI, Anita Jacoba Gah. Ia menilai kemajuan pendidikan di NTT membutuhkan kolaborasi kuat antar pemangku kepentingan. Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR RI berkomitmen mendorong kebijakan yang berpihak pada daerah dengan tantangan geografis dan sosial yang kompleks.
Anita menekankan pentingnya peran guru dan tenaga kependidikan sebagai pilar utama dalam pembangunan peradaban. Ia mendorong adanya kebijakan yang lebih konkret, termasuk peningkatan kesejahteraan, penataan kebutuhan guru berbasis data, serta pemberian insentif khusus bagi tenaga pendidik di daerah terpencil disertai pelatihan berkelanjutan.
Ia juga mengajak seluruh pihak menjadikan rakor ini sebagai momentum untuk menghasilkan langkah nyata yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan di NTT.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menegaskan bahwa seluruh program yang dijalankan memiliki tujuan besar untuk memastikan layanan pendidikan bermutu dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Menurutnya, Kemendikdasmen tengah membangun infrastruktur kebijakan pendidikan yang mencakup penguatan sarana fisik dan aspek pedagogis. Secara nasional, pemerintah menargetkan revitalisasi lebih dari 11.000 satuan pendidikan dengan dukungan anggaran sekitar Rp14 triliun, dengan prioritas pada daerah terdampak bencana, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah dengan kondisi rusak berat.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan teknologi melalui program digitalisasi sekolah, pelatihan guru, bantuan perangkat laptop, serta penguatan sistem penyimpanan data pendidikan.
Menteri Mu’ti menegaskan bahwa guru memegang peran kunci dalam transformasi pendidikan. Karena itu, peningkatan kompetensi dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi hal yang tidak bisa diabaikan, termasuk dalam membangun karakter peserta didik.
Ia juga menyoroti pentingnya pembiasaan nilai positif melalui Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat sebagai bagian dari penguatan budaya pendidikan.
“Seluruh program ini dirancang untuk memastikan kualitas pendidikan semakin merata. Kami berharap dari NTT akan lahir generasi unggul yang mampu menghadapi tantangan zaman dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia,”kata Mu’ti dalam keterangan tertulis, Selasa, 5 Mei 2026.
