TVRINews, Jakarta
Pemerintah terus mendorong penguatan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) bagi pelaku ekonomi kreatif melalui pemanfaatan teknologi digital, salah satunya blockchain. Teknologi ini dinilai berpotensi meningkatkan keamanan pencatatan karya, transparansi, serta nilai ekonomi hasil kreativitas anak bangsa.
Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, mengatakan pengembangan ekonomi kreatif membutuhkan dukungan riset dan data yang kuat. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan dunia akademik menjadi penting dalam merumuskan kebijakan yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan industri.
Hal tersebut disampaikan Riefky saat menghadiri Sidang Terbuka Promosi Doktor Program Studi Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Sabtu, 21 November 2026.
"Sinergi antara pemerintah dan dunia akademik menjadi penting untuk memastikan pengembangan ekonomi kreatif didukung oleh pengetahuan, riset, dan data yang kuat. Hasil penelitian dan disertasi diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menghasilkan kebijakan serta strategi pengembangan ekonomi kreatif yang tepat sasaran," ujar Riefky dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, dikutip dari siaran pers, Minggu, 22 November 2026.
Sidang terbuka tersebut menguji disertasi Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama Kementerian Ekraf, Dessy Ruhati, berjudul Implementasi Kebijakan Blockchain: Solusi Inovatif untuk Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual dalam Smart Government di Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.
Dalam penelitiannya, Dessy menjelaskan bahwa blockchain bukan sekadar inovasi digital, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat perlindungan Kekayaan Intelektual, meningkatkan nilai ekonomi karya kreator, serta mendukung transformasi tata kelola pemerintahan digital atau smart government.
Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah penerapan GovTech Model, yakni model transformasi pemerintahan yang menempatkan teknologi sebagai inti pengembangan melalui integrasi kebijakan, kelembagaan, dan layanan publik.
Menurut Dessy, pemanfaatan teknologi saja belum cukup untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual. Diperlukan pula integrasi kebijakan, penguatan kelembagaan, kesiapan regulasi, serta tata kelola pemerintahan digital yang kolaboratif dan terpercaya.
"Teknologi bukanlah tujuan, melainkan instrumen. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan tata kelola yang mampu memberikan kepastian perlindungan, membangun kepercayaan, meningkatkan nilai ekonomi kekayaan intelektual serta memastikan bahwa karya dan kreativitas anak bangsa memperoleh penghargaan dan manfaat ekonomi yang semestinya," kata Dessy.
Saat ini, penerapan blockchain dalam tata kelola pemerintahan di sektor ekonomi kreatif masih berada pada tahap awal dan belum terintegrasi secara optimal dalam sistem pengelolaan Kekayaan Intelektual.
Untuk mendorong implementasinya, Dessy merekomendasikan tiga langkah strategis. Pertama, membangun kerangka regulasi dan tata kelola blockchain yang adaptif. Kedua, mengembangkan proyek percontohan (pilot project) berbasis blockchain untuk pengelolaan Kekayaan Intelektual. Ketiga, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, literasi teknologi, dan kolaborasi antarlembaga.
Melalui langkah tersebut, pemanfaatan blockchain diharapkan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional agar karya dan inovasi para kreator Indonesia memiliki perlindungan serta nilai ekonomi yang lebih baik.










