TVRINews – Gorontalo
Kebijakan strategis ini diproyeksikan mengakhiri ketergantungan impor solar serta mempercepat langkah Indonesia menuju swasembada energi dalam empat tahun ke depan.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan rencana peluncuran program biodiesel B50 pada Juli 2026, sebagai tonggak krusial dalam peta jalan transisi energi nasional yang bertujuan untuk menghentikan ketergantungan negara pada impor bahan bakar fosil jenis solar.
Dalam kunjungan kerjanya di Pekan Nasional Petani Nelayan XVII 2026, Gorontalo yang disiarkan langsung melalui kanal resmi Sekretariat Presiden, Rabu 24 Juni 2026 Presiden Prabowo menegaskan bahwa inovasi berbasis kelapa sawit ini merupakan pilar utama kemandirian energi Indonesia.
(Presiden Prabowo Subianto pada saat menghadiri Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan XVII 2026, Gorontalo, 24 Juni 2026 (Foto: Youtube Setpres))
"Kita akan meluncurkan B50 pada bulan Juli mendatang. Langkah ini diambil untuk menekan hingga menghentikan impor solar secara bertahap," ujar Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Kepala Negara optimistis bahwa kebijakan ini tidak hanya akan memperkuat neraca perdagangan, tetapi juga menempatkan Indonesia pada posisi sebagai pemain kunci dalam ekonomi hijau global.
Ia memproyeksikan, melalui akselerasi program berbasis komoditas domestik ini, Indonesia akan mampu mencapai swasembada energi dalam kurun waktu empat tahun ke depan.
Dampak Ekonomi dan Efisiensi Devisa
Implementasi B50 membawa implikasi ekonomi yang substansial bagi kas negara. Berdasarkan data pemerintah, peralihan ke biodiesel dengan konsentrasi minyak sawit yang lebih tinggi ini diprediksi mampu menghemat devisa hingga Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026.
Angka tersebut merepresentasikan kenaikan sebesar 17,9 persen dibandingkan dengan efisiensi yang dicapai pada program B40 sebelumnya, yang mencatatkan penghematan sebesar Rp133,3 triliun.
Selain menekan arus keluar devisa, program ini diproyeksikan memberikan nilai tambah pada komoditas Crude Palm Oil (CPO) sebesar Rp24,68 triliun. Secara makro, kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem agrikultur dan meningkatkan kesejahteraan petani sawit di seluruh wilayah Indonesia.
Dari sisi ketenagakerjaan, pemerintah memperkirakan sektor terkait akan mampu menyerap hingga 2,21 juta tenaga kerja baru, menjadikannya salah satu motor penggerak ekonomi domestik yang strategis.
Uji Teknis dan Kesiapan Infrastruktur
Menjelang peluncuran resmi, otoritas terkait telah merampungkan serangkaian uji coba teknis yang intensif sejak tahun 2025. Evaluasi lapangan menunjukkan hasil yang menjanjikan, dengan tingkat pemenuhan standar teknis mencapai 80 hingga 90 persen.
Meskipun ambisi kemandirian energi menjadi prioritas utama, pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas pasokan energi bagi Masyarakat.
Diantaranya fukus pada pemantapan sistem distribusi serta memastikan performa mesin kendaraan tetap optimal di tengah transisi bahan bakar ini, guna menjamin bahwa kebijakan nasional ini berjalan lancar tanpa menimbulkan kendala operasional bagi konsumen akhir di lapangan.
