TVRINews, Jakarta
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong penguatan literasi kebencanaan dan memori kolektif masyarakat sebagai bagian dari upaya menghadapi risiko bencana di Indonesia.
Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Bincang Santai Literasi Kebencanaan yang digelar Kemenko PMK.
Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai pentingnya literasi kebencanaan.
Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK Andre Notohamijoyo mengatakan, posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di kawasan pertemuan lempeng tektonik dan jalur gunung api aktif membuat risiko bencana alam cukup tinggi.
Menurutnya, berbagai bencana hidrometeorologi dan geologi yang terjadi belakangan menunjukkan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
Dalam paparannya, Andre menyoroti masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebencanaan. Sekitar 45 persen masyarakat Indonesia disebut belum memahami pengetahuan dasar kebencanaan, sementara 75 persen populasi masih memiliki tingkat kesiapsiagaan operasional yang rendah.
Kondisi tersebut mendorong Kemenko PMK untuk membangun sistem literasi kebencanaan yang kuat dan berkelanjutan. Salah satu pendekatannya dilakukan melalui penguatan memori kolektif masyarakat terhadap berbagai peristiwa bencana yang pernah terjadi.
Memori kolektif tersebut mencakup catatan sejarah mengenai pengalaman bangsa dalam menghadapi bencana. Salah satunya tercermin dalam Prasasti Tugu yang mencatat upaya penanganan banjir pada era Kerajaan Tarumanegara.
Selain itu, pengalaman dari letusan Gunung Krakatau dan Gunung Tambora juga dinilai dapat menjadi sumber pembelajaran mengenai risiko bencana bagi generasi saat ini.
Kemenko PMK menilai cagar budaya, peninggalan sejarah, dan museum dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi kebencanaan. Pemanfaatan tersebut diharapkan dapat menjaga pengetahuan mengenai pengalaman menghadapi bencana agar tetap tersampaikan antargenerasi.
Sebagai bagian dari langkah konkret, Kemenko PMK mendorong implementasi program Flagship KITA TANGGUH yang mencakup tiga subprogram, yakni Budaya Tangguh Bencana, Kolaborasi Tangguh Bencana, dan Dashboard Tangguh Bencana.
Literasi kebencanaan melalui program tersebut ditujukan kepada berbagai kelompok masyarakat, mulai dari keluarga hingga satuan pendidikan, relawan, dan masyarakat umum.
Di tingkat keluarga, salah satu bentuk kesiapsiagaan yang didorong adalah menyiapkan ransel atau tas darurat di rumah. Sementara di lingkungan pendidikan, upaya tersebut dapat dilakukan melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang dijalankan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Kegiatan diskusi juga melibatkan sejumlah lembaga, antara lain Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas).
Kolaborasi tersebut turut membahas kerentanan warisan budaya, manuskrip, serta naskah kuno terhadap ancaman bencana. Karena itu, diperlukan dokumen Disaster Risk Management (DRM) yang terstruktur untuk mendukung upaya penyelamatan peninggalan sejarah dan peradaban.
Melalui kolaborasi lintas sektor, Kemenko PMK mendorong agar literasi kebencanaan tidak hanya menjadi inisiatif sukarela, tetapi menjadi bagian dari budaya masyarakat dan sistem pendidikan.
Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat pengetahuan mengenai pencegahan bencana, mengurangi potensi kerugian, serta membangun ketangguhan masyarakat secara berkelanjutan.
