TVRINews, Jakarta
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026 yang diprediksi lebih kering dibandingkan kondisi normal.
Peringatan tersebut disampaikan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam Rapat Koordinasi Penanganan Persampahan dan Mitigasi Dampak Kemarau Panjang di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad).
Rapat dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Maruli Simanjuntak dan dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, kepala daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam paparannya, Faisal menjelaskan Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada 2026. Prediksi tersebut telah disampaikan BMKG sejak Maret 2026 dan diperkuat laporan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) yang dirilis pada 2 Juni 2026.
“Kami telah menyampaikan sejak bulan Maret bahwa tahun ini akan terjadi fenomena El Nino,”kata Faisal dalam keterangan tertulis, Jumat, 5 Juni 2026.
Menurut BMKG, hingga akhir Mei 2026 indeks ENSO telah mencapai +1,0 yang menandakan kondisi El Nino, sementara sekitar 28 persen wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau.
Khusus di Jawa Barat, sebagian besar wilayah diperkirakan mulai memasuki musim kemarau pada Mei hingga Juni 2026. Puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus dan di beberapa wilayah dapat berlangsung hingga September.
BMKG memperkirakan curah hujan di Jawa Barat berada pada kategori rendah hingga menengah dengan kondisi hujan di bawah normal atau lebih kering dibanding rata-rata klimatologis.
Faisal menjelaskan karakteristik musim kemarau di Jawa Barat tidak merata karena setiap daerah memiliki zona musim berbeda.
“Sebagian wilayah seperti pesisir utara Jawa Barat sudah memasuki musim kemarau, sementara wilayah lain seperti Bogor masih berpotensi mengalami hujan,” jelasnya.
BMKG juga memprediksi durasi musim kemarau tahun ini berlangsung sekitar tiga hingga tujuh bulan, tergantung wilayah masing-masing. Informasi terkait potensi kekeringan dan kondisi hari tanpa hujan akan terus diperbarui sebagai dasar langkah mitigasi pemerintah daerah.
Sementara itu, Kasad Maruli Simanjuntak meminta seluruh jajaran TNI AD mulai tingkat Kodim hingga Koramil melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan menyiapkan langkah antisipasi sejak dini.
“Daerah mana saja yang selama ini terjadi kekeringan dan juga berdasarkan hasil penjelasan BMKG, daerah mana yang terancam kekeringan,”ungkap Maruli.
Ia juga memastikan program penyediaan air bersih melalui pengeboran sumur akan terus dilanjutkan untuk membantu masyarakat terdampak kemarau.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan musim kemarau merupakan kondisi rutin yang kerap memicu persoalan kekurangan air bersih di sejumlah wilayah Jawa Barat.
“Puncaknya terjadi pada Agustus dan sampai September juga masih menjadi periode yang perlu diwaspadai,”ujar Dedi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun mendorong percepatan pembangunan jaringan air bersih sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau.
Dalam kesempatan itu, Kepala BMKG turut mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap penguatan sistem peringatan dini cuaca melalui pengadaan radar cuaca yang terintegrasi dengan sistem BMKG.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat layanan informasi cuaca dan iklim sekaligus membantu meminimalkan dampak kekeringan, menjaga ketersediaan air bersih, serta mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
