TVRINews, Denpasar
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan seluruh langkah percepatan pembangunan infrastruktur di Bali tidak akan mengabaikan kearifan lokal, kelestarian lingkungan, maupun nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Pemerintah berkomitmen menjadikan Pulau Dewata sebagai destinasi pariwisata kelas dunia dengan tetap menjaga keseimbangan ekologis dan tradisi yang menjadi jiwanya.
Penegasan tersebut disampaikan Menko AHY usai memimpin Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin, 20 Juli 2026.
Rakor dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Gubernur Bali Wayan Koster, serta para bupati dan wali kota se-Bali.
"Bali merupakan andalan Indonesia. Kita ingin memastikan Bali sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia terus menjadi tujuan wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun tidak adil jika demi mengejar pertumbuhan pariwisata, masyarakat Bali, alam Bali, dan budaya Bali justru terabaikan. Ketiganya harus menjadi fondasi utama pembangunan," ujar Menko AHY.
Menurut Menko AHY, pemerintah menyepakati sejumlah prioritas strategis dalam pengembangan wilayah Bali. Pertama, penguatan tata ruang yang berkelanjutan sebagai dasar pembangunan. Penataan ruang harus mampu menjaga keseimbangan antara kawasan pariwisata, permukiman masyarakat, lahan pertanian produktif, serta pengembangan sektor ekonomi lainnya sehingga pertumbuhan Bali tetap terkendali dan berkelanjutan.
"Pengembangan wilayah harus diawali dari tata ruang yang baik. Kita ingin memastikan pembangunan berjalan seimbang, tidak hanya mendukung pariwisata, tetapi juga menjaga sawah tetap produktif, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi lainnya," jelas Menko AHY.
Prioritas kedua adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan layanan publik. Selain peningkatan kualitas jalan, pemerintah juga menaruh perhatian pada penyediaan air bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur yang menyeluruh.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian dalam Rakor adalah kemacetan lalu lintas yang semakin terasa saat musim liburan dan periode puncak mobilitas masyarakat. Menko AHY menjelaskan pemerintah tengah menyiapkan langkah jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengurai kepadatan lalu lintas, termasuk optimalisasi konektivitas penyeberangan Ketapang–Gilimanuk, pengembangan transportasi multimoda, hingga pemanfaatan transportasi laut seperti water taxi.
"Masalah kemacetan di Bali bukan lagi isu lokal. Ketika Bali macet, dunia ikut melihat. Karena itu kita harus menjawabnya dengan solusi nyata melalui kebijakan yang strategis, terintegrasi, dan berkelanjutan," tegasnya.
Selain transportasi, persoalan pengelolaan sampah juga menjadi fokus utama pemerintah. Menko AHY menyampaikan penguatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan TPS3R (Reduce, Reuse, Recycle) akan dipercepat, disertai pengembangan teknologi Waste to Energy sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi kapasitas pengelolaan sampah yang semakin terbatas.
Pada sektor perumahan, pemerintah juga mendorong penataan kawasan permukiman sekaligus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui berbagai program perumahan rakyat.
Menko AHY menekankan seluruh kebijakan pemerintah pusat akan terus diselaraskan dengan pemerintah daerah serta tetap menghormati karakteristik dan kearifan lokal Bali.
"Kita ingin ekonomi Bali terus tumbuh, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif semakin maju, tetapi budaya, tradisi, dan kearifan lokal tetap menjadi jiwa pembangunan. Bali memiliki kekhasan yang harus terus dijaga keseimbangannya," tutup Menko AHY.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah Bali yang dinilainya menjadi momentum penting dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan strategis di Pulau Dewata.
"Saya mewakili Pemerintah Provinsi dan masyarakat Bali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menko. Ini baru pertama kali ada rapat koordinasi khusus mengenai pengembangan wilayah dan infrastruktur Bali. Saya sangat bangga dengan inisiatif ini karena seluruh kebutuhan strategis Bali dibahas secara komprehensif bersama kementerian terkait," ujar Koster.
Gubernur Koster berharap seluruh hasil pembahasan dalam Rakor dapat segera ditindaklanjuti sehingga berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian publik, mulai dari kemacetan, pengelolaan sampah, hingga penyediaan air bersih, dapat segera diatasi.
"Semoga apa yang dibahas hari ini segera diwujudkan. Harapan kami sederhana, ke depan cerita tentang macet berakhir, cerita tentang sampah berakhir, dan cerita tentang masalah air juga berakhir," pungkas Koster.
