TVRINews, Jakarta
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) melalui Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Kalimantan menghadirkan platform pelayanan publik terpadu berbasis virtual, SAPE ULIN (Sarana Pelayanan untuk Lingkungan Kalimantan).
Platform tersebut diluncurkan pada Jumat, 18 September 2026 untuk mempermudah akses pelayanan, mempercepat koordinasi, sekaligus mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di wilayah Kalimantan.
Kepala Pusdal LH Kalimantan, Fitri Harwati, mengatakan SAPE ULIN mengangkat kearifan lokal Kalimantan. Nama SAPE merujuk pada alat musik tradisional yang menggambarkan upaya menyapa dan merangkul para pemangku kepentingan secara harmonis.
Sementara itu, kata ULIN merepresentasikan kayu besi yang dikenal kokoh. Filosofi tersebut menjadi simbol ketahanan sistem integritas birokrasi sekaligus keberlanjutan dalam menjaga lingkungan.
"Melalui transformasi digital ini, kita memangkas birokrasi yang berbelit, menutup celah maladministrasi, dan memastikan setiap jengkal pelayanan lingkungan hidup berjalan di atas rel integritas yang bersih," kata Fitri dalam keterangan yang diterima tvrinews, Selasa, 22 September 2026.
Sediakan 14 Layanan Teknis
SAPE ULIN dirancang sebagai klinik dan ruang pelayanan virtual yang dijadwalkan berlangsung setiap Jumat pada minggu ketiga setiap bulan.
Platform tersebut menyediakan 14 layanan teknis terpadu yang didukung tim ahli dan pejabat teknis Pusdal LH Kalimantan. Layanan mencakup sinkronisasi program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, fasilitasi forum teknis, koordinasi penutupan tempat pemrosesan akhir (TPA) open dumping, hingga pembinaan ketaatan lingkungan bagi pelaku usaha.
Selain itu, tersedia layanan terkait pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran air dan udara, pembinaan pengelolaan limbah B3 dan Non-B3, bimbingan teknis regulasi, serta penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup.
SAPE ULIN juga menyediakan layanan evaluasi dokumen lingkungan, pemantauan kualitas tanah dan lahan, udara ambien, serta air. Layanan tersebut dilengkapi dengan pengawasan lanjutan terhadap pengelolaan limbah B3 dan Non-B3.
Bagi pemerintah daerah, platform ini menjadi sarana konsultasi langsung untuk membahas berbagai agenda prioritas lingkungan tanpa terkendala jarak. Di antaranya pengelolaan sampah, Adipura, dan penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup.
Sementara bagi dunia usaha dan masyarakat, SAPE ULIN menyediakan ruang pembinaan ketaatan serta kolaborasi yang lebih terbuka dan transparan.
Sesi Perdana Bahas Adipura
Pada peluncuran perdana, SAPE ULIN menggelar diskusi interaktif bertajuk Jalan Menuju Adipura Melalui Kolaborasi Pemangku Kepentingan Daerah. Diskusi tersebut membahas mekanisme penilaian Adipura 2026, tata kelola TPA, serta penguatan peran dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan.
Instansi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan penggiat lingkungan dapat mengakses layanan konsultasi, jadwal kegiatan, serta melakukan pendaftaran secara mandiri melalui microsite resmi SAPE ULIN.
Melalui platform tersebut, KLH/BPLH menargetkan pelayanan kepada daerah dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat, sekaligus mendukung tata kelola perlindungan lingkungan yang berkelanjutan di Kalimantan.
