TVRINews, Jakarta
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi fenomena El Nino masih akan bertahan hingga awal 2027. Berdasarkan hasil pemantauan pertengahan Juli 2026, peluang El Nino mencapai kategori sangat kuat diperkirakan sebesar 75 persen dan berpotensi mengurangi curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia setidaknya hingga Oktober 2026.
BMKG mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau, terutama di sektor pangan, sumber daya air, energi, kesehatan, serta pengelolaan lahan.
Berdasarkan prakiraan BMKG, puncak musim kemarau terjadi secara bertahap di berbagai wilayah. Pada Juli 2026, puncak kemarau diperkirakan berlangsung di 83 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 12,26 persen wilayah Indonesia, meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, sebagian Sulawesi, Maluku, serta beberapa wilayah di Papua.
Memasuki Agustus 2026, puncak musim kemarau diprediksi meluas ke 369 ZOM atau 48,84 persen wilayah Indonesia. Wilayah yang terdampak mencakup sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, hingga sebagian besar Pulau Papua.
Sementara itu, pada September 2026, puncak kemarau diperkirakan terjadi di 169 ZOM atau sekitar 25,41 persen wilayah Indonesia, meliputi Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatra Selatan, Lampung, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Pegunungan.
Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan penyesuaian jadwal tanam serta penggunaan varietas tanaman yang hemat air dan tahan kekeringan di sektor pangan. Untuk sektor sumber daya air, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan seluruh sumber air sebagai cadangan kebutuhan masyarakat.
Di sektor energi, BMKG mengimbau pengelola memastikan kapasitas air bendungan tetap memadai untuk mendukung operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Sementara di bidang kesehatan, pemerintah daerah diminta menyiapkan langkah cepat mengantisipasi peningkatan polusi udara yang dapat memicu kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
BMKG juga menekankan pentingnya memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pemantauan dini, patroli terpadu, serta respons cepat di wilayah rawan.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengatakan pihaknya terus memperbarui perkembangan kondisi iklim dan melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan agar langkah mitigasi dapat dilakukan secara tepat.
“BMKG secara aktif berkomunikasi, berkoordinasi, serta melakukan pendampingan kepada pemangku kepentingan di tingkat daerah, seperti pemerintah daerah (pemda), Forkopimda, BPBD, dan semua pihak yang membutuhkan informasi yang lebih detail dan bagaimana cara memitigasi serta beradaptasi terkait dengan kondisi iklim yang terjadi saat ini,” ujar Teuku Faisal dalam keterangan yang diterima tvrinews, Selasa, 28 Juli 2026.
BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca dan iklim melalui kanal resmi BMKG agar dapat mengantisipasi dampak El Nino dan musim kemarau sesuai kondisi di masing-masing wilayah.
