TVRINews, Jakarta
Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) bersama Pemerintah Jepang meluncurkan inisiatif baru untuk mempercepat penanganan kejadian luar biasa (KLB) campak dan rubela di Indonesia, sekaligus menutup kesenjangan cakupan imunisasi di sejumlah daerah berisiko tinggi.
Program bertajuk No Child Left Behind: Ending Deadly Measles-Rubella Outbreaks and Closing Immunization Gaps in Indonesia itu akan berlangsung selama satu tahun dengan fokus utama memperkuat imunisasi rutin, meningkatkan deteksi penyakit, serta mempercepat respons terhadap wabah di wilayah prioritas seperti Sumatra Utara dan Papua.
WHO menilai Indonesia saat ini menghadapi ancaman serius dari penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi. Rendahnya cakupan vaksin campak-rubela di beberapa daerah menjadi perhatian utama. Pada 2024, cakupan imunisasi campak-rubela dosis pertama di Papua tercatat hanya 46,2 persen.
Selain itu, hampir 83 ribu anak di Sumatra Utara dan Papua belum mendapatkan vaksin campak-rubela dosis pertama, sementara sekitar 150 ribu anak lainnya belum menerima dosis kedua.
Kondisi tersebut menyebabkan banyak anak belum memiliki perlindungan terhadap campak dan rubela, sehingga risiko terjadinya KLB di wilayah terpencil semakin tinggi. Hingga April 2026, tercatat lebih dari 2.131 kasus campak-rubela yang terkonfirmasi laboratorium di Indonesia.
Saat ini, sebanyak 25 provinsi dan 252 kabupaten/kota dikategorikan sebagai wilayah berisiko tinggi terhadap penyebaran penyakit tersebut.
Perwakilan WHO untuk Indonesia, Paranietharan, mengatakan program ini hadir di tengah meningkatnya kembali kasus campak di Indonesia.
“Inisiatif ini hadir pada saat yang sangat penting. Bersama dukungan Pemerintah Jepang, WHO bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem imunisasi, meningkatkan surveilans penyakit, dan melindungi masyarakat di daerah yang sulit dijangkau,” ujar Paranietharan dalam keterangan yang diterima tvrinews, Jumat, 5 Juni 2026.
Melalui program tersebut, WHO juga akan memperkuat koordinasi lintas sektor dengan melibatkan dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama, organisasi masyarakat, serta tokoh masyarakat setempat. Selain itu, kapasitas tenaga kesehatan di lapangan juga akan ditingkatkan guna mendukung respons cepat terhadap potensi wabah.
Sementara itu, Chargé d'affaires ad interim Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Myochin Mitsuru, menegaskan dukungan Jepang terhadap upaya perlindungan kesehatan anak di Indonesia.
Menurutnya, pemberian vaksin menjadi langkah penting untuk melindungi masyarakat, memperkuat keamanan kesehatan, serta mencegah penyebaran penyakit menular lintas negara.
“Kami akan terus bekerja sama dengan WHO dan Pemerintah Indonesia untuk mendukung tercapainya cakupan kesehatan semesta dan memperkuat sistem kesehatan yang tangguh,” ungkap Mitsuru.
WHO dan Pemerintah Jepang selama ini telah menjalin kerja sama kesehatan di Indonesia. Melalui inisiatif terbaru ini, keduanya kembali menegaskan komitmen untuk memperkuat imunisasi rutin, meningkatkan pemantauan penyakit, serta memperkuat pelayanan kesehatan primer demi menciptakan sistem kesehatan yang lebih tangguh di Indonesia.
