TVRINews – Jakarta
Wapres mengajak perwakilan mahasiswa ke NTT, Gorontalo, dan Papua untuk meninjau efektivitas program makan bergizi serta tata kelola koperasi desa.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menginisiasi langkah keterbukaan dalam pengawasan kebijakan publik dengan mengajak lima perwakilan mahasiswa dalam kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan Papua.
Lawatan yang dijadwalkan berlangsung hingga 21 Juni 2026 ini bertujuan untuk memastikan transparansi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berjalan tepat sasaran di lapangan.
Dalam keterangannya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis 18 Juni 2026, Wapres Gibran menekankan bahwa pelibatan generasi muda merupakan bentuk respons pemerintah terhadap masukan konstruktif yang selama ini disampaikan elemen mahasiswa.
"Kehadiran rekan-rekan mahasiswa dalam kunjungan ini merupakan bagian dari upaya kolaboratif. Kami ingin memastikan pengelolaan program pemerintah berjalan akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi," ujar Gibran di hadapan media.
Berdasarkan data Sekretariat Wakil Presiden, lima perwakilan mahasiswa tersebut berasal dari beragam latar belakang institusi pendidikan, yakni Universitas Sanata Dharma, Universitas Indonesia (UI), Universitas Pelita Harapan (UPH), Universitas Jenderal Soedirman, serta Institut Seni Budaya Indonesia.
Respons Terhadap Aspirasi Publik
Langkah ini dipandang sebagai tindak lanjut atas dialog antara pemerintah dan mahasiswa terkait evaluasi kebijakan nasional. Gibran secara spesifik mengapresiasi cara mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi, yang dinilainya dilakukan secara damai dan berbasis data.
Ketua Umum BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdi, memberikan perspektif mengenai mekanisme interaksi tersebut. Menurut Abdi, dalam pertemuan sebelumnya, Wakil Presiden menunjukkan komitmen untuk mencatat dan menindaklanjuti poin-poin krusial yang diajukan.
"Pihak istana telah mencatat setiap butir tuntutan kami. Kami melihat ada keseriusan untuk mengevaluasi berbagai kendala di lapangan demi perbaikan tata kelola negara ke depan," ungkap Abdi seperti dikutip BPMI Satwapres).
Prioritas pada Integritas Anggaran
Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kepercayaan publik dengan memastikan setiap rupiah dari anggaran negara terserap optimal untuk masyarakat. Fokus pengawasan kali ini akan menyasar efisiensi distribusi makanan bergizi di daerah serta kemandirian ekonomi desa melalui koperasi.
Gibran menegaskan bahwa pengawasan oleh pihak eksternal, termasuk mahasiswa, menjadi instrumen penting untuk memitigasi risiko penyelewengan. Dengan meninjau langsung implementasi program di berbagai wilayah, pemerintah berharap dapat memetakan tantangan geografis dan sosial yang mungkin menghambat efektivitas program strategis tersebut.
Kunjungan ini menandai dinamika baru dalam pola komunikasi politik antara eksekutif dan mahasiswa, di mana keterlibatan langsung di lapangan menggantikan model audiensi formal yang selama ini dominan. Pemerintah menyatakan kesiapannya untuk terus melakukan evaluasi berkelanjutan demi memastikan keberhasilan program-program prioritas nasional.
