TVRINews, Jakarta
Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan terus melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas.
Hal ini diterima tvrinews melalui rilis Kemenhut, Senin, 7 September 2026. Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, sebanyak 674 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) terdeteksi secara nasional pada Minggu, 6 September 2026 pukul 21.25 WIB. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 558 titik.
Dari enam provinsi prioritas, hotspot terbanyak tercatat di Kalimantan Tengah sebanyak 243 titik, disusul Kalimantan Barat 138 titik dan Sumatera Selatan 61 titik. Selanjutnya Jambi 26 titik, Kalimantan Selatan 20 titik, dan Riau tujuh titik.
Kondisi di Sumatera Selatan menunjukkan perkembangan positif. Jumlah hotspot high confidence turun 59 titik atau sekitar 49 persen dalam sehari. Penurunan juga terjadi di Riau.
Sebaliknya, peningkatan hotspot di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi perhatian pemerintah. Penguatan patroli, pengecekan lapangan atau groundcheck, hingga pemadaman terus dilakukan untuk mencegah api meluas.
Kementerian Kehutanan menjelaskan, hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit dan tidak secara otomatis menunjukkan adanya satu kejadian kebakaran. Satu lokasi kebakaran juga dapat menghasilkan beberapa titik panas.Karena itu, setiap indikasi hotspot tetap perlu diverifikasi melalui groundcheck dan pemantauan kondisi aktual di lapangan.
Pengendalian karhutla dilakukan Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, serta sejumlah pihak terkait.
Operasi mencakup patroli, groundcheck, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, mopping up, pendinginan, hingga pemantauan pascapemadaman untuk mencegah api kembali menyala.
Selain operasi darat, pemerintah mengerahkan 53 armada udara untuk mendukung pengendalian karhutla di enam provinsi prioritas. Sebanyak 19 armada digunakan untuk patroli udara dan mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), sedangkan 34 armada lainnya dikerahkan untuk water bombing.
Pengerahan armada disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi di lapangan. Operasi Modifikasi Cuaca juga terus dilakukan pada wilayah dan waktu yang memenuhi kondisi meteorologis guna membantu pembasahan lahan.
Kualitas Udara dan Jarak Pandang Dipantau
Pemerintah juga memantau kualitas udara berdasarkan konsentrasi PM2,5. Pada 6 September, kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Bahkan, beberapa wilayah tercatat masuk kategori berbahaya. Sementara itu, sebagian besar wilayah Indonesia lainnya berada pada kategori baik hingga sedang.
Kondisi jarak pandang di enam provinsi prioritas juga turut dipantau BMKG pada malam hari. Di Pontianak, jarak pandang tercatat sekitar dua kilometer dengan kondisi berasap. Palangka Raya sekitar delapan kilometer dan berawan, Banjarmasin sekitar sembilan kilometer dengan kondisi cerah berawan, Palembang 10 kilometer atau lebih dan berawan, Jambi sekitar tujuh kilometer dan berawan, serta Pekanbaru sekitar delapan kilometer dengan kondisi cerah berawan.
Kondisi Pontianak menjadi perhatian karena jarak pandang yang terbatas disertai asap. Sementara itu, jarak pandang di sejumlah kota prioritas lainnya relatif lebih baik pada waktu pengamatan tersebut.
Pemerintah menyebut kondisi jarak pandang dapat berubah sewaktu-waktu, dipengaruhi konsentrasi asap, aktivitas kebakaran, arah dan kecepatan angin, kelembapan, hujan, serta dinamika atmosfer.
Kementerian Kehutanan bersama instansi terkait terus mengintegrasikan pemantauan hotspot, kondisi api, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, curah hujan, dan jarak pandang untuk menentukan prioritas operasi serta pengerahan sumber daya.
Masyarakat diimbau tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Warga di wilayah terdampak asap juga diimbau mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara, cuaca, dan jarak pandang serta menyesuaikan aktivitas apabila kondisi lingkungan memburuk.
Masyarakat yang menemukan asap, titik api, atau indikasi kebakaran diminta segera melapor agar dapat ditindaklanjuti petugas sedini mungkin melalui Posko Karhutla Kementerian Kehutanan.
