TVRINews – Jakarta
Qodari ajak warga awasi distribusi BBM agar sesuai peruntukan.
Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya transparansi dan ketepatan sasaran dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, untuk memastikan dukungan negara benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan, di tengah dinamika penyesuaian harga BBM nonsubsidi.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, secara terbuka mengajak elemen masyarakat untuk turut serta mengawal kebijakan ini. Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap mempertahankan komitmen subsidi bagi kelompok ekonomi rendah dan sektor transportasi publik.
(Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari)
"Subsidi yang ada saat ini tetap dipertahankan bagi mereka yang memang membutuhkan. Kebijakan ini dirancang dengan membedakan kategori masyarakat berdasarkan kemampuan ekonomi," ujar Qodari dalam keterangan resmi yang diterima pada Kamis 18 Juni 2026.
Menanggapi kekhawatiran publik mengenai dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax, Qodari memberikan klarifikasi. Menurutnya, kelompok masyarakat yang menggunakan BBM nonsubsidi umumnya memiliki daya beli yang lebih stabil untuk beradaptasi dengan fluktuasi harga.
Ia menyoroti sektor krusial seperti pengemudi ojek daring (ojol) yang mayoritas masih bergantung pada BBM bersubsidi, yakni Pertalite. Berdasarkan data riset yang ia paparkan, sekitar 95 persen pengemudi ojol tetap menggunakan bahan bakar bersubsidi, sehingga mereka tidak terdampak langsung oleh penyesuaian harga di segmen nonsubsidi.
"Data menunjukkan hanya sekitar 5 persen pengemudi ojol yang menggunakan Pertamax. Sebagian besar masih mengandalkan Pertalite yang harganya tidak mengalami kenaikan," jelas Qodari.
Lebih lanjut, ia mengimbau agar publik tetap kritis dan objektif dalam memberikan dukungan terhadap isu BBM. Menurutnya, advokasi bagi masyarakat terdampak harus diarahkan kepada kelompok yang tepat, agar tidak terjadi tumpang tindih pemberian bantuan kepada pihak yang seharusnya mampu secara ekonomi.
"Penting bagi kita untuk memastikan bahwa dukungan atau pembelaan sosial tepat sasaran. Jangan sampai dukungan tersebut justru diberikan kepada mereka yang memiliki kendaraan mewah dan memiliki kapasitas finansial lebih baik," tambahnya.
Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga keseimbangan antara harga keekonomian BBM nonsubsidi dengan perlindungan bagi masyarakat kurang mampu. Qodari optimistis bahwa dengan pemahaman yang lebih baik mengenai kategori BBM, masyarakat dapat mendukung langkah pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial melalui subsidi yang tepat guna.
