TVRINews – Jakarta
Pemerintah akselerasi hilirisasi sektor perkebunan nasional untuk dongkrak ekonomi lokal dan serap tenaga kerja.
Pemerintah Indonesia meluncurkan inisiatif strategis dengan mengalokasikan 870 ribu hektare lahan bagi perkebunan rakyat. Program yang ditargetkan rampung hingga tahun 2027 ini merupakan upaya pemerintah dalam mengintegrasikan hilirisasi komoditas unggulan guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja baru di pelosok negeri.
Dalam strategi yang melibatkan kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan, pemerintah memfokuskan pengembangan pada komoditas bernilai ekonomi tinggi, yakni kakao, kopi, kelapa, dan tebu. Inisiatif ini tidak hanya menyasar peningkatan produksi, namun juga bertujuan menciptakan nilai tambah melalui pembangunan fasilitas pengolahan di dekat sentra produksi.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah konkret untuk mempercepat transformasi sektor pertanian.
(Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman)
"Kami melakukan akselerasi secara menyeluruh, baik dalam sisi penanaman komoditas strategis maupun hilirisasi industrinya. Langkah ini dilakukan bersama BUMN pangan untuk memastikan efisiensi dan dampak yang berkelanjutan bagi petani," ujar Amran dalam keterangannya di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juni 2026.
Jangkauan Wilayah dan Dukungan Infrastruktur
Program ini dirancang untuk menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, termasuk kawasan Indonesia Timur. Menurut Amran, pemerintah berkomitmen mengalokasikan lahan tersebut secara proporsional, di mana seluruh kabupaten di Papua termasuk dalam cakupan target distribusi lahan bagi petani.
Selain pemberian lahan melalui mekanisme hibah kepada masyarakat, pemerintah juga memperkuat dukungan teknis melalui penyediaan sarana prasarana pertanian, seperti alat mesin pertanian modern dan program perluasan cetak sawah baru di wilayah-wilayah yang membutuhkan.
Fokus pada Industri Hilir
Untuk menjamin keberlanjutan ekonomi bagi para petani, pemerintah kini memprioritaskan pembangunan unit pengolahan atau pabrik hilirisasi. Fokus awal tertuju pada komoditas kelapa, dengan fasilitas pengolahan yang telah beroperasi di Maluku Utara. Ekspansi serupa tengah dipersiapkan di beberapa titik strategis, yakni Morowali di Sulawesi Tengah dan Indragiri Hilir di Riau.
Langkah percepatan ini juga merupakan respon pemerintah terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menuntut kesiapan sektor pertanian dalam menghadapi ancaman perubahan iklim dan potensi fenomena El Nino yang dapat mengganggu stabilitas produksi pangan nasional.
"Program ini sepenuhnya ditujukan untuk rakyat. Melalui hibah lahan ini, kami optimistis dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membuka peluang kerja yang luas bagi masyarakat di pedesaan," tutup Amran.
Dengan perpaduan antara perluasan lahan dan penguatan industri hilir, pemerintah berharap dapat menempatkan Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok global komoditas perkebunan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani secara signifikan dalam dua tahun ke depan.
