TVRINews – Antalya, Turki
Pada forum COP31 di Antalya, pemerintah menyoroti ketimpangan pembiayaan global yang masih menghambat negara berkembang dalam mengeksekusi target pengurangan emisi.
Pemerintah Indonesia menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap ketimpangan distribusi pendanaan iklim global dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31).
Desakan ini disampaikan guna memastikan negara-negara berkembang memperoleh dukungan finansial yang setara, alih-alih terus dibebani tuntutan pengurangan emisi semata.
Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, saat menghadiri peluncuran resmi Second Global Stocktake (GST-2) di Antalya, Türkiye, Rabu 18 November 2026.
Di hadapan para delegasi Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC), Diaz memaparkan bahwa laju penanganan krisis iklim dunia saat ini masih berjalan asimetris. Ketika volume emisi gas rumah kaca global terus menanjak, negara-negara berkembang justru menghadapi hambatan struktural untuk mengakses modal pembiayaan serta sarana implementasi teknis.

(Wamen Lingkungan Hidup RI sekaligus Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, saat peluncuran Second Global Stocktake (GST-2) di Antalya, Türki. [Foto: BPLH])
"Kemajuan aksi iklim global masih belum merata. Emisi terus meningkat, sementara akses terhadap pendanaan iklim dan sarana implementasi masih menjadi tantangan besar bagi negara-negara berkembang. Kondisi ini menegaskan perlunya mempercepat aksi iklim sekaligus memastikan tersedianya dukungan yang memadai untuk melaksanakannya," ujar Diaz dalam forum tersebut.
Global Stocktake merupakan instrumen penilaian kolektif lima tahunan yang diamanatkan oleh Perjanjian Paris (Paris Agreement). Mekanisme ini berfungsi mengukur sejauh mana komitmen negara-negara di dunia selaras dengan target pembatasan kenaikan suhu rata-rata bumi.
Merujuk pada pengalaman Indonesia saat menyelaraskan hasil evaluasi pertama (GST-1) ke dalam dokumen Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional Kedua (Second NDC), Diaz menilai arsitektur kebijakan iklim global cenderung timpang. Tekanan untuk menekan emisi dinilai tidak berbanding lurus dengan realisasi aliran dana dari negara maju.
Oleh sebab itu, Jakarta mendorong agar siklus GST-2 dijadikan titik balik untuk menyeimbangkan lima pilar utama: mitigasi, adaptasi, mobilisasi pendanaan, alih teknologi, serta penguatan kapasitas kelembagaan.
Diaz menegaskan bahwa Indonesia menaruh harapan besar agar proses GST-2 mampu mengakomodasi seluruh aspek tersebut secara proporsional, dengan tetap berpijak pada prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan sesuai kapabilitas masing-masing negara (common but differentiated responsibilities and respective capabilities).
Peluncuran GST-2 menandai fase awal bagi komunitas internasional dalam memetakan celah implementasi iklim secara komprehensif. Bagi Indonesia, tolok ukur keberhasilan evaluasi global ini tidak terletak pada tingginya ambisi di atas dokumen kesepakatan, melainkan pada wujud nyata aliran investasi hijau, transfer teknologi, dan dukungan teknis yang diterima oleh negara-negara berkembang.










