TVRINews, Jakarta
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, mengajak perusahaan teknologi asal Jepang, Shimadzu, menjadi mitra strategis dalam pengembangan teknologi laboratorium pengujian BPOM di seluruh Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan dalam forum Shimadzu 10th Global Pharma Summit 2026 yang berlangsung di Singapura.
Dalam forum internasional tersebut, Taruna memaparkan arah perkembangan industri farmasi dan regulasi Indonesia melalui sesi Thought Leaders’ Perspectives dengan tema Indonesia’s Pharmaceutical and Regulatory Outlook.
Shimadzu Global Pharma Summit merupakan forum dua tahunan yang mempertemukan pakar, pemimpin industri, dan praktisi dari berbagai negara untuk membahas perkembangan industri farmasi. Pembahasan tahun ini mencakup pemanfaatan teknologi digital cerdas, robotika, inovasi berkelanjutan, hingga pengembangan terapi lanjutan dan personalisasi.
Dalam paparannya, Taruna menjelaskan bahwa BPOM memiliki tanggung jawab mengawasi seluruh tahapan siklus hidup produk obat. Pengawasan tersebut meliputi persetujuan uji klinik, registrasi produk, sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), hingga pengawasan pascapemasaran, pengujian sampel, farmakovigilans, komunikasi publik, dan penegakan hukum.
Kinerja regulatori BPOM juga memperoleh pengakuan internasional setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan lembaga tersebut sebagai WHO-Listed Authority (WLA) pada Desember 2025.
Status ini menempatkan BPOM pada tingkat kematangan tertinggi dalam fungsi regulatori dan menjadikannya otoritas pertama dari negara berpendapatan menengah yang memperoleh pengakuan tersebut.
“Capaian ini menegaskan bahwa BPOM beroperasi pada standar internasional dalam hal kematangan, transparansi, dan keandalan. Capaian ini juga membuka peluang regulatory reliance, berkurangnya duplikasi, akses yang lebih cepat terhadap produk bermutu, serta rantai pasok farmasi yang lebih tangguh,” ujar Taruna Ikrar dalam keterangan yang diterima tvrinews melalui rilis BPOM, Sabtu, 21 November 2026.
Selain menjalankan fungsi pengawasan, BPOM juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ekosistem obat dan pangan Indonesia diperkirakan memiliki nilai sekitar Rp10.000 triliun per tahun atau setara 35–40 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional.
Ekosistem tersebut melibatkan sekitar 45 ribu perusahaan besar dan 4,2 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan jumlah penduduk lebih dari 290 juta jiwa, Indonesia juga menjadi pasar farmasi terbesar di Asia Tenggara, didukung 266 industri farmasi yang memproduksi berbagai jenis obat, mulai dari obat konvensional, produk biologi, hingga terapi canggih.
Untuk meningkatkan kualitas pengawasan, BPOM terus mengembangkan sistem regulasi cerdas atau smart regulatory system melalui pemanfaatan teknologi digital. Langkah ini dilakukan dengan membangun Satu Data BPOM sebagai infrastruktur untuk menjaga konsistensi, kualitas, dan keterhubungan data.
BPOM juga mengembangkan integrasi sistem e-BPOM dengan SATUSEHAT milik Kementerian Kesehatan. Integrasi tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan data dunia nyata (real-world data) dan bukti dunia nyata (real-world evidence) sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan regulatori.
Selain itu, BPOM mulai menyiapkan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan ilmu komputasi untuk mendukung kegiatan pengawasan dan regulasi.
“Prinsip kami adalah human-in-the-loop. Teknologi mendukung penelitian ilmiah, tetapi keputusan regulatori akhir tetap bertumpu pada keahlian manusia dan validasi ilmiah,” tegasnya.
Taruna menambahkan, transformasi digital BPOM harus didukung oleh kesiapan infrastruktur laboratorium. Menurutnya, laboratorium menjadi salah satu garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah peredaran obat yang tidak memenuhi standar, palsu, maupun tidak aman.
Saat ini, jaringan laboratorium BPOM terdiri atas satu laboratorium pusat di kantor pusat dan 83 laboratorium balai yang tersebar di 38 provinsi. Seluruhnya terorganisasi dalam delapan hub regional.
Jaringan tersebut didukung 686 instrumen analitik Shimadzu yang terdiri atas 17 jenis peralatan. Sebanyak 627 unit atau sekitar 91,4 persen di antaranya berada dalam kondisi baik. Instrumen yang paling banyak digunakan meliputi High Performance Liquid Chromatography (HPLC) dan spektrofotometer UV-Vis.
Berdasarkan kondisi tersebut, Taruna menawarkan lima bidang kerja sama kepada Shimadzu sebagai mitra teknologi strategis BPOM.
Kelima bidang tersebut mencakup pengelolaan siklus hidup dan pemeliharaan peralatan, integrasi sistem digital, pengembangan metode pengujian bersama dan riset terapan, inovasi kimia hijau (green chemistry), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program training of trainers (ToT).
Forum tersebut juga menghadirkan sesi diskusi panel bertajuk From Discovery to Impact yang melibatkan pemimpin industri dan pakar analitik dari sejumlah negara Asia, termasuk India, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
Bagi BPOM, partisipasi dalam forum ini menjadi bagian dari upaya diplomasi regulatori untuk memperkenalkan kebijakan dan capaian Indonesia kepada industri farmasi internasional. Pengakuan WLA diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pasar sekaligus memberikan kepastian regulasi bagi pelaku industri.
Kerja sama dengan Shimadzu juga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan operasional peralatan laboratorium, mempercepat integrasi teknologi dengan sistem data BPOM, serta meningkatkan kemampuan deteksi risiko dalam pengawasan obat dan makanan.
Di samping itu, pengembangan metode pengujian bersama, riset terapan, dan pelatihan diharapkan mampu meningkatkan kompetensi analis laboratorium, termasuk dalam pengujian produk biologi dan terapi canggih. Kolaborasi di bidang green chemistry juga diarahkan untuk mengembangkan proses pengujian yang lebih ramah lingkungan.
Dalam kesempatan yang sama, Taruna turut mengusulkan pembentukan Regional Policy Analysis Hub sebagai wadah kolaborasi antara BPOM, perguruan tinggi, industri farmasi, dan otoritas regulatori negara-negara ASEAN.
Pusat kajian tersebut dirancang untuk mengembangkan penelitian kebijakan dan ilmu regulatori, mendorong harmonisasi serta regulatory reliance, dan menyiapkan talenta masa depan di bidang regulasi farmasi.
Menutup paparannya, Taruna menegaskan bahwa keberhasilan sistem regulasi tidak hanya diukur dari kemajuan teknologi maupun prosedur administratif, tetapi juga dari manfaatnya dalam melindungi kesehatan masyarakat dan keselamatan pasien.
“Setiap izin yang kami setujui, setiap persoalan yang kami selesaikan, dan setiap dokumen yang kami tandatangani membawa tanggung jawab yang melampaui prosedur administratif, yaitu tanggung jawab untuk melindungi nyawa manusia,” tuturnya.










