TVRINews, Jakarta
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus peredaran pupuk palsu yang diungkap Polda Riau. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita 9,7 ton pupuk yang diduga telah dicampur dan dikemas ulang untuk dipasarkan.
Amran menegaskan, praktik pemalsuan pupuk merupakan kejahatan yang merugikan petani, baik secara ekonomi maupun dari sisi produktivitas pertanian. Penggunaan pupuk yang tidak sesuai standar juga berpotensi menghambat pertumbuhan tanaman dan memengaruhi hasil panen.
“Petani telah mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya untuk meningkatkan hasil pertanian. Jangan sampai usaha mereka dirusak oleh peredaran pupuk palsu. Kami ingin memastikan petani mendapatkan pupuk berkualitas sesuai standar,” ujar Amran, Sabtu, 21 November 2026.
Ia mengapresiasi langkah cepat Kepolisian Republik Indonesia (Polri), khususnya Polda Riau, dalam mengungkap dugaan praktik pemalsuan pupuk tersebut.
Menurutnya, pemberantasan mafia pupuk merupakan bagian dari upaya melindungi kepentingan masyarakat sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Tidak boleh ada ruang bagi mafia yang mengambil keuntungan dengan merugikan masyarakat. Siapa pun yang terlibat harus ditindak tegas sesuai hukum. Sektor pertanian harus terbebas dari praktik curang yang merugikan petani,” katanya.
Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan peredaran pupuk palsu di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau melakukan penyelidikan hingga menemukan aktivitas mencurigakan di sebuah gudang di Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun.
Dalam penggeledahan, petugas menemukan sekitar 9,7 ton pupuk beserta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk mencampur dan mengemas ulang pupuk.
Modus yang dilakukan pelaku yakni mencampurkan pupuk merek AC Mahkota dengan pupuk organik merek Bola Dunia. Hasil campuran tersebut kemudian dikemas kembali agar menyerupai produk pupuk tertentu sebelum dipasarkan kepada konsumen.
Pupuk hasil oplosan itu diduga dijual dengan harga Rp160 ribu per karung berukuran 50 kilogram. Dari setiap karung yang terjual, pelaku diperkirakan memperoleh keuntungan sekitar Rp80 ribu. Aktivitas tersebut diduga telah berlangsung sejak 13 Oktober 2026.
Amran meminta kepolisian tidak hanya menangani pelaku yang telah diamankan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam praktik tersebut. Penelusuran perlu dilakukan mulai dari pemasok bahan baku hingga jaringan distribusi pupuk palsu.
“Kami meminta kepolisian mengembangkan kasus ini. Jangan hanya mengungkap pelaku di lapangan, tetapi telusuri juga sumber pasokan dan jalur distribusinya agar seluruh jaringan bisa dibongkar. Jika ditemukan pihak lain yang terlibat, harus ditindak sesuai ketentuan hukum,” tegas Amran.
Kementerian Pertanian, lanjut Amran, akan terus memperkuat koordinasi dengan Polri dan aparat penegak hukum lainnya untuk memperketat pengawasan peredaran pupuk. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan produk yang beredar memenuhi standar mutu dan ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah akan terus bersinergi dengan Polri untuk memperketat pengawasan peredaran pupuk. Kami ingin petani terlindungi dan kebutuhan pupuk yang berkualitas dapat terpenuhi. Kepentingan petani harus menjadi prioritas dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian nasional,” pungkasnya.










