TVRINews, Aceh
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan banjir susulan yang melanda Kota Subulussalam, Aceh. Sejumlah langkah darurat disiapkan, mulai dari perbaikan tanggul, pembersihan material banjir, hingga normalisasi sungai untuk mengurangi risiko genangan dan melindungi permukiman warga.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan pihaknya telah mengerahkan dukungan tenaga, peralatan, dan sumber daya untuk mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana.
Menurutnya, penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu bersama pemerintah daerah dan instansi terkait, dengan mengutamakan keselamatan masyarakat serta pemulihan akses transportasi.
"Penanganan harus dilakukan secara cepat dan terkoordinasi dengan pemerintah daerah serta seluruh pihak terkait. Prioritas kita adalah melindungi masyarakat, memulihkan akses, dan memastikan infrastruktur yang terdampak dapat segera difungsikan kembali," ujar Dody, dalam keterangan tertulis, Minggu, 15 November 2026.
Salah satu lokasi yang menjadi prioritas penanganan berada di Kawasan Gelombang, Kecamatan Sultan Daulat. Banjir di Sungai Lae Soraya diduga dipengaruhi pendangkalan sungai dan kerusakan tanggul yang mengubah pola aliran air.
Akibatnya, arus sungai menghantam bagian kiri dan kanan bantaran yang berbatasan langsung dengan permukiman penduduk.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Kementerian PU menyiapkan pembangunan tanggul darurat menggunakan konstruksi batu boulder. Pekerjaan ini akan dilanjutkan dengan normalisasi sungai setelah debit air mulai surut.
Selain itu, pembersihan material kayu dan puing atau debris juga menjadi bagian dari penanganan. Pemerintah turut merencanakan pembangunan sumur bor dalam untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
Penanganan banjir juga menyasar sejumlah wilayah lainnya. Di Kecamatan Rundeng, pekerjaan difokuskan pada pembersihan material banjir dan pemulihan akses jalan di Desa Oboh.
Sementara di Kecamatan Longkib, Kementerian PU menyiapkan pembersihan debris serta pembangunan jembatan sementara untuk memulihkan konektivitas masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian PU menggandeng sejumlah badan usaha konstruksi. Waskita Karya dilibatkan untuk menangani pembersihan lumpur dan sedimen, sedangkan Hutama Karya mendukung pekerjaan pembangunan tanggul, sumur bor, pembersihan jalan di Desa Oboh, serta pembangunan jembatan sementara.
Untuk mempercepat pekerjaan di lapangan, mulai 15 November 2026 direncanakan pengerahan tiga unit alat berat excavator dan delapan unit dump truck ke Kawasan Gelombang. Peralatan tersebut akan digunakan untuk penanganan sungai, pengangkutan material banjir, dan pekerjaan infrastruktur darurat.
Sebelumnya, Kementerian PU telah berkoordinasi langsung dengan Wali Kota Subulussalam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Pekerjaan Umum setempat. Koordinasi tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai lokasi dan bentuk penanganan, termasuk penentuan tempat pembuangan material hasil normalisasi sungai.
Pemerintah Kota Subulussalam juga telah menyiapkan lahan untuk menampung material hasil pekerjaan agar proses penanganan dapat berjalan lebih lancar.
Adapun masa tanggap darurat banjir di Kota Subulussalam masih berlaku hingga 19 November 2026. Pemerintah daerah berencana memperpanjang masa tersebut sesuai perkembangan kondisi dan kebutuhan penanganan di lapangan.
Kementerian PU memastikan koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait akan terus dilakukan guna mempercepat pemulihan infrastruktur serta menjaga keselamatan dan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.
