TVRINews, Nunukan
Bimbingan teknis di Kabupaten Nunukan dorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan negara berbasis data akurat.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara dalam Rangka Percepatan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat kapabilitas aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa sebagai ujung tombak pelayanan publik di wilayah perbatasan.
Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPPDT, Mayjen TNI Edi Nurhabad menegaskan bahwa kawasan perbatasan merupakan beranda depan negara yang membutuhkan perhatian serius, khususnya dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan, serta pemenuhan pelayanan dasar.
Pentingnya Data Mutakhir dan Sinergi Lintas Pemerintahan
Dalam arahannya, Mayjen TNI Edi menekankan bahwa akselerasi pembangunan di kawasan perbatasan wajib ditopang oleh ketersediaan data yang akurat dan mutakhir dari tingkat desa hingga kabupaten.
Data riil tersebut menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta penetapan prioritas pembangunan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
(Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPPDT, Mayjen TNI Edi Nurhabad. [Foto: Humas BNPPDT])
“Camat dan kepala desa harus berperan aktif menyampaikan kondisi riil wilayah, potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi, serta kebutuhan masyarakat,” ujar Edi, sebagaimana dilansir dari laman resmi BNPP RI, Minggu, 15 November 2026.
Selain keakuratan data, Edi menilai koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kecamatan, hingga desa perlu terus ditingkatkan agar proses perencanaan dan eksekusi pembangunan berjalan efektif tanpa terhambat birokrasi administrasi yang berbelit.
Apresiasi Pemkab Nunukan dan Rangkaian Materi Bimbingan Teknis
Mewakili Bupati Nunukan, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan menyampaikan apresiasi tinggi atas penyelenggaraan bimbingan teknis ini.
Mengingat posisi strategis Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, peningkatan kapabilitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, tata kelola keuangan desa, dan koordinasi lintas pemerintahan dinilai sangat mendesak.
Bimbingan teknis ini diikuti oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Nunukan, para camat dan sekretaris camat dari wilayah perbatasan, serta para kepala desa se-Kabupaten Nunukan.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber kompeten dari berbagai instansi, antara lain Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta instansi pemerintah daerah terkait.
Adapun materi strategis yang dikupas dalam pelatihan tersebut meliputi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, pengelolaan keuangan dan aset desa, advokasi dan kerja sama desa, pengembangan ekonomi desa, serta pengelolaan sarana dan prasarana.
Melalui penguatan kapasitas aparatur dan penyelarasan koordinasi lintas sektor ini, BNPPDT berupaya memastikan program pembangunan desa di beranda terdepan negara dapat berjalan lebih terarah, sehingga mampu mendongkrak kemajuan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
