TVRINews, Jakarta
Kementerian Koperasi (Kemenkop) memperkuat peran koperasi dalam mendukung percepatan pembangunan dan operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Langkah tersebut dilakukan melalui sinergi kelembagaan dan kemitraan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengatakan, sinergi koperasi dengan KNMP diarahkan untuk membangun rantai pasok hasil laut yang terintegrasi, meningkatkan nilai tambah, sekaligus membuka akses pasar bagi masyarakat nelayan.
“Langkah ini dijalankan untuk memastikan hasil laut dinikmati secara adil oleh masyarakat pesisir, melalui rantai pasok yang terintegrasi, nilai tambah yang meningkat, dan akses pasar yang terbuka lebar,”ujar Farida dalam keterangan yang diterima tvrinews melalui rilis Kemenkop, Selasa, 15 September 2026.
Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Farida menjelaskan, Kemenkop mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk mengembangkan usaha di sektor perikanan. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.
“Sinergi KDKMP dengan KNMP dirancang melalui model kemitraan yang saling melengkapi,”lanjutnya.
Kebijakan tersebut mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2026 tentang Percepatan Pembangunan dan Operasionalisasi KNMP. Melalui kebijakan itu, Kemenkop mendapat mandat untuk mendukung penguatan koperasi di sekitar lokasi KNMP.
Dukungan dilakukan melalui pemetaan data, peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola, pembinaan serta pendampingan usaha, hingga keberlanjutan koperasi.
Selain itu, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Operasionalisasi KNMP Tahun 2026 menjadi dasar koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program tersebut.
Kemitraan juga diarahkan dengan melibatkan koperasi perikanan yang telah berjalan sebagai mitra penyerap hasil produksi maupun pengelola unit usaha di KNMP.
“Dengan demikian tercipta ekosistem usaha yang terintegrasi, berkelanjutan, dan langsung mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan,”jelasnya.
Salah satu contoh kemitraan telah diterapkan melalui kerja sama Koperasi Mina Muara Sejahtera (KMMS) dengan KDKMP di Kabupaten Lebak, Banten. Dalam pola tersebut, usaha perikanan tangkap diintegrasikan dari sektor hulu hingga hilir.
Nelayan anggota KMMS memasok hasil tangkapan yang selanjutnya dikelola melalui Tempat Pelelangan Ikan dan Unit Pengolahan Ikan milik koperasi. Hasil perikanan kemudian diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah, seperti tuna loin, cumi ring, fillet patin, hingga udang vaname.
Sementara itu, KDKMP berperan memasok ikan segar sekaligus menjadi pusat distribusi produk olahan melalui Gerai Sembako.
“Kemenkop memfasilitasi kemitraan ini guna memperkuat rantai pasok, memperluas akses pasar, dan meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan secara langsung,”ucapnya.
Kemenkop juga telah menyusun Daftar Data Irisan KDKMP-KNMP Tahap I dan Tahap II. Data tersebut mencakup identitas koperasi, wilayah cakupan, status kepesertaan, serta kelengkapan perizinan.
Data itu akan menjadi dasar dalam menentukan prioritas penguatan kelembagaan, pengembangan usaha, dan dukungan kemitraan sesuai karakteristik wilayah pesisir serta potensi perikanan masing-masing daerah.
“Kemenkop akan terus mendorong sinergi KNMP dengan KDKMP agar kemitraan usaha dapat berjalan konkret dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat nelayan di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut sektor perikanan Indonesia masih menghadapi persoalan penguasaan sumber daya laut oleh nelayan asing. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, kerugian akibat kondisi tersebut disebut mencapai rata-rata Rp200 triliun per tahun.
Pemerintah kemudian menyiapkan tiga program utama untuk mengurangi kesenjangan tersebut.
Program pertama adalah pembangunan 5.000 Kampung Nelayan hingga akhir 2029. Setiap kampung nelayan akan dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung, mulai dari tempat pelelangan ikan, pelabuhan, gudang pendingin, pabrik pengolahan hasil laut, hingga KDKMP.
“Tujuannya agar nelayan tidak lagi menjual ikan mentah dengan harga murah, melainkan memiliki daya tawar dan nilai tambah yang kuat,”tandasnya.
Program kedua berupa pembangunan 40 ribu Desa Tematik di berbagai wilayah potensial yang disesuaikan dengan karakteristik daerah dan komoditas unggulannya.
Program ketiga adalah revitalisasi tambak. Dari rencana awal sebanyak 20 ribu lokasi, pemerintah memprioritaskan 6.000 lokasi yang dinilai siap dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas perikanan budidaya.
