TVRINews, Bali
Kebutuhan investasi dalam melakukan pembenahan infrastruktur air serta sanitasi air bersih yang memadai menjadi poin yang kini tengah difokuskan oleh Pemerintah Indonesia khususnya dalam gelaran World Water Forum ke-10 guna merancang mekanisme pendanaan global untuk pengelolaan air.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan bahwa berdasarkan usulan pemerintah Indonesia dalam membentuk Global Water Fund, investasi dari pihak swasta turut diharapkan membantu untuk terlibat di dalam program tersebut.
Baca Juga: Generasi Muda Siap Beri Solusi bagi Persoalan Air Global di World Water Forum ke-10
"Untuk sektor air ya kita sangat tergantung dengan pembiayaan publik. Kemudian juga besaran yang dialokasikan dari beberapa paparan kemarin ditemukan bahwa angkanya sangat kecil dibandingkan dengan yang dibutuhkan, sehingga kita harus mengajak swasta untuk bisa terlibat di proyek-proyek air. Baik itu sumber daya air maupun untuk air minumnya sendiri dan termasuk sanitasi," ucap Herry Trisaputra dalam konferensi pers di Media Center World Water Forum ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Rabu 22 Mei 2024.
Baca Juga: Walikota Samarinda: 20% Warga Belum Mendapatkan Akses Air Bersih
Pada kesempatan tersebut, Ia juga mengatakan bahwa kebutuhan biaya global itu sebesar 6,7 triliun USD. Angka tersebut dinilai sangat besar, sementara terkait dengan alokasi terhadap sektor tersebut masih kurang dari 2 persen sehingga terdapat ketimpangan (gap) yang sangat besar.
"Sehingga Pemerintah Indonesia melihat perlu dibentuk, dibuat yang namanya Global Water Fund dimana harapannya tentu ini akan dimiliki oleh masing-masing member country yang digunakan untuk mengatasi permasalahan air di masing-masing negara yang bersangkutan seperti itu konsepnya," jelasnya.
