TVRINews, Jakarta
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi meluncurkan instrumen monitoring dan evaluasi (Monev) kerja sama pemerintah daerah (Pemda) dengan pihak luar negeri.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan, instrumen tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi daerah untuk memastikan kerja sama internasional berjalan lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Manfaatkan instrumen ini dengan baik, kemudian pahami dengan baik, kemudian sosialisasikan dengan baik. Supaya apa? Supaya masing-masing daerah bisa melaksanakannya,” kata Tomsi saat memberikan keynote speech pada acara Forum Peresmian Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Daerah dengan Pemda Luar Negeri dan Lembaga Luar Negeri, di Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.
Tomsi juga menyoroti masih adanya kerja sama Pemda dengan pihak luar negeri yang mengalami hambatan. Kendala tersebut antara lain terkait administrasi, sumber daya manusia, regulasi, hingga pembiayaan.
Menurutnya, kehadiran instrumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi daerah untuk memahami faktor-faktor keberhasilan kerja sama, sekaligus menjadi sarana pembelajaran antardaerah dalam mengembangkan potensi masing-masing.
“Banyak lembaga-lembaga dan negara-negara donor itu juga mau berhubungan, berkomunikasi dengan kita, caranya juga seperti apa [sehingga diperlukan instrumen],” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Tomsi mengungkap masih adanya hasil pelaksanaan kerja sama luar negeri yang kerap berhenti pada kegiatan seremonial. Bahkan, sejumlah bantuan luar negeri dinilai hanya menghasilkan dokumen administratif tanpa dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah. Hal seperti inilah yang menurutnya perlu diubah.
“Sekarang ini yang dibutuhkan adalah karya nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Jadi, setiap melaksanakan suatu perjanjian, itu output-nya ke mana? Hasilnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat kita itu apa? Itu yang harus kita pikirkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, mayoritas kerja sama Pemda dengan pihak luar negeri masih didominasi kerja sama dan pertukaran budaya. Karena itu, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) diminta lebih aktif berperan dalam menjembatani kepala daerah untuk menjalin kerja sama dengan pihak luar negeri.
“Jadi, disaring dulu. Kemudian, kalau memberi saran, ditanya-tanya dulu ya, dilihat dari teman-teman yang sudah bekerja sama. Kemudian dicoba hubungi dulu pihak luarnya, dikomunikasikan. Kemudian baru diaplikasikan,” pungkasnya.
