TVRINews – Antalya,Turki
Kesepakatan lima tahun ini menargetkan pembenahan tata kelola sampah nasional dari hulu ke hilir serta penurunan emisi gas rumah kaca.
Pemerintah Indonesia dan Belanda resmi menjalin kemitraan strategis untuk memodernisasi sistem pengelolaan limbah serta mengakselerasi penerapan ekonomi sirkular selama periode 2026 hingga 2030. Kemitraan bilateral ini dirancang untuk mereformasi tata kelola sampah dari hulu ke hilir sekaligus menekan laju emisi gas rumah kaca.
Kesepakatan tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat, bersama Utusan Khusus Perubahan Iklim Kerajaan Belanda, Jan Versteeg.
Seremoni penandatanganan berlangsung di Sekretariat Delegasi Indonesia, Antalya, Turki, pada Sabtu 14 November 2026, di sela penyelenggaraan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31).
Melalui aliansi ini, Jakarta dan Amsterdam berkomitmen mendorong transformasi struktural penanganan limbah di Tanah Air. Ruang lingkup kolaborasi mencakup alih teknologi, penguatan kapasitas kelembagaan, fasilitasi investasi, hingga peluncuran proyek percontohan (pilot project) di sejumlah wilayah perkotaan Indonesia.
Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat menekankan bahwa pendekatan pengelolaan sampah nasional harus bergeser dari sekadar pemrosesan akhir menuju pencegahan sejak dari sumbernya.

(Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat, bersama Utusan Khusus Perubahan Iklim Kerajaan Belanda, Jan Versteeg. [Foto: BPLH])
"Penanganan tantangan persampahan membutuhkan peralihan menuju ekonomi sirkular. Kita perlu mendorong efisiensi sumber daya, mengurangi timbulan sampah, memperkuat sistem daur ulang, serta membangun pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan," ujar Jumhur dalam keterangannya kepada awak media, Jumat 20 November 2926.
Kemitraan jangka menengah ini bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, mempercepat peralihan menuju ekonomi sirkular lewat optimalisasi sumber daya dan reduksi volume sampah. Kedua, menyelaraskan sistem manajemen limbah ke dalam agenda nasional mitigasi perubahan iklim. Ketiga, memastikan setiap program berorientasi pada dampak terukur agar manfaatnya langsung dirasakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat luas.
Di tingkat domestik, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) saat ini tengah menggulirkan berbagai inisiatif strategis. Program tersebut meliputi pengendalian polusi plastik, konversi gas metana di tempat pemrosesan akhir (TPA) menjadi sumber energi, serta penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam mengawal skema tanggung jawab pengurangan sampah oleh produsen (extended producer responsibility).
Sejalan dengan agenda transformasi hijau, pemerintah juga memprioritaskan penciptaan lapangan kerja hijau (green jobs). Langkah ini ditempuh melalui pembukaan peluang kerja berkelanjutan serta peningkatan kompetensi tenaga kerja di sektor lingkungan hidup.
Sebagai langkah implementasi awal, KLH bersama delegasi Belanda akan segera merumuskan peta jalan aksi bersama, termasuk memetakan kota-kota prioritas untuk lokasi proyek percontohan. Kesepakatan ini turut mempertegas posisi diplomasi iklim Indonesia di forum global COP31.










