TVRINews, Jakarta
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan mengatakan penguatan kepemimpinan perempuan adat menjadi kunci dalam membangun ketahanan komunitas sekaligus mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Perempuan adat memiliki posisi strategis sebagai penjaga pengetahuan lokal, pelestari budaya, pengelola sumber daya alam, pendidik pertama dalam keluarga, sekaligus penggerak ketahanan pangan masyarakat. Pembangunan nasional harus memastikan perempuan adat memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi, menyampaikan aspirasi, serta mengambil keputusan tanpa kehilangan identitas budaya yang dimiliki. Perempuan adat bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi juga pelaku utama pembangunan," kata Veronica, dikutip dari siaran persnya, Sabtu, 11 Juli 2026.
Ia menjelaskan penguatan kepemimpinan perempuan adat menjadi semakin penting karena perempuan memiliki peran besar dalam menjaga bahasa, ritual adat, benih lokal, obat-obatan tradisional, sistem pangan, hingga mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Namun, keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan lembaga adat maupun forum pembangunan masih menghadapi berbagai tantangan sehingga perlu terus diperkuat.
“Berbagai persoalan dihadapi perempuan adat, mulai dari keterbatasan ruang partisipasi, konflik agraria, hingga kerentanan terhadap kekerasan. Ketika terjadi konflik pemanfaatan ruang dan sumber daya alam, perempuan sering kali menanggung beban berlapis karena sebagai menjaga keberlangsungan keluarga, ketahanan pangan, dan kehidupan komunitas,” ucapnya.
Oleh karena itu, Veronica mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga adat, organisasi masyarakat adat, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mendukung kepemimpinan perempuan adat.
“Ketika perempuan adat memperoleh ruang untuk memimpin, Indonesia tidak hanya menjaga warisan budaya dan kelestarian lingkungan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan,” pungkas Arifah.
