TVRINews, Jakarta
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) meminta jajaran humas di tingkat pusat dan daerah mengutamakan penyampaian informasi yang menjawab kebutuhan jemaah.
Informasi yang dipublikasikan harus memberikan kepastian layanan, menjelaskan perubahan kebijakan, serta menyampaikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mendokumentasikan kegiatan dan agenda pimpinan.
Tenaga Ahli Menteri Haji dan Umrah RI Bidang Komunikasi Publik, Maria Assegaff, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi dan Penguatan Tata Kelola SDM dan Kehumasan yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kemenhaj Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat, 13 November 2026.
“Publik tidak butuh lebih banyak konten tentang kesibukan kita bekerja. Publik butuh bukti bahwa pekerjaan itu berguna dan memberi manfaat nyata bagi jemaah,” ujar Maria dalam keterangan yang diterima tvrinews, Jumat, 13 November 2026.
Ia menjelaskan, setiap publikasi kegiatan kementerian perlu memuat persoalan yang sedang ditangani, langkah penyelesaian, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Informasi tersebut penting agar jemaah memahami dampak kebijakan terhadap persiapan hingga pelaksanaan perjalanan ibadah.
Maria juga meminta jajaran humas menerapkan pola pikir redaktur dalam menentukan informasi yang layak dipublikasikan. Untuk itu, ia memperkenalkan formula R.I.L.I.S yang terdiri atas lima prinsip, yaitu Relevan, Impact atau berdampak, Local atau spesifik bagi kelompok terdampak, Interesting atau memiliki unsur kebaruan dan keunikan, serta Simpel atau mudah dipahami.
Menurut dia, prinsip tersebut perlu diterapkan sejak penyusunan judul hingga paragraf pembuka. Informasi utama dan data terukur harus disampaikan secara langsung, sedangkan kutipan narasumber perlu memberikan penjelasan mengenai alasan, arah kebijakan, maupun langkah penyelesaian suatu persoalan.
Selain itu, Maria memperkenalkan strategi One Story, Different Doors, yaitu menyampaikan satu substansi informasi melalui berbagai kanal dengan menyesuaikan karakteristik audiens.
Strategi tersebut didukung kerangka 4P, yakni Public, Platform, Purpose, dan Packaging. Dengan pendekatan ini, humas dapat menentukan sasaran, media, tujuan, serta bentuk penyajian informasi yang tepat, baik melalui portal berita, infografik, siniar, maupun video pendek.
Dalam penanganan isu krusial, Maria turut mengingatkan pentingnya menyiapkan pernyataan resmi awal atau standby statement secara cepat dan terukur.
Pernyataan tersebut harus mencakup empat unsur, yakni Akui dengan menjelaskan situasi secara objektif, Peduli dengan menunjukkan empati kepada jemaah terdampak, Aksi dengan menyampaikan langkah penanganan, serta Komitmen dengan menjelaskan upaya pencegahan agar persoalan serupa tidak terulang.
Ia menegaskan, keberhasilan komunikasi publik tidak hanya diukur dari banyaknya konten yang diproduksi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memahami kebijakan, mengetahui layanan yang tersedia, dan memperoleh jawaban atas persoalan yang dihadapi.
“Jangan sampai berita dan konten media sosial Kemenhaj baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota hanya menjadi majalah dinding pimpinan tanpa mampu memberi dampak bagi jemaah,” tambah Maria.
Melalui penguatan tata kelola kehumasan tersebut, Kemenhaj berharap seluruh satuan kerja di daerah dapat menyajikan informasi yang akurat, lugas, dan mudah diakses masyarakat.
Penyampaian informasi yang cepat dan tepat diharapkan membantu jemaah memahami ketentuan haji dan umrah, menyiapkan dokumen perjalanan, mengikuti tahapan keberangkatan, serta mengetahui hak atas layanan yang diterima. Dengan demikian, masyarakat juga dapat terhindar dari informasi keliru terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
