TVRINews, Semarang
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat kapasitas aparatur kewilayahan untuk mencegah penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan yang melibatkan unsur tiga pilar, yakni Bhabinkamtibmas, Bintara Pembina Desa (Babinsa), serta lurah atau kepala desa.
Pelatihan Tiga Pilar dalam rangka Antisipasi Potensi Radikal Terorisme tersebut diselenggarakan Pusat Pengembangan SDM Penanggulangan Terorisme BNPT di Semarang, Jawa Tengah, pada 10–12 November 2026.
Penguatan kapasitas aparatur kewilayahan dinilai penting seiring berkembangnya pola penyebaran propaganda dan perekrutan kelompok ekstremis yang kini semakin memanfaatkan ruang digital, terutama untuk menyasar generasi muda.
BNPT sebelumnya mengungkapkan sebanyak 620 anak berusia 11–18 tahun di 34 provinsi teridentifikasi terpapar ekstremisme dan ideologi kekerasan melalui ruang digital sepanjang Januari–Agustus 2026.
Plt. Kepala Pusat Pengembangan SDM Penanggulangan Terorisme BNPT, Kol. Mar. Andy Prasetyo, mengatakan lingkungan tempat tinggal memiliki peran penting dalam membangun kewaspadaan masyarakat terhadap penyebaran paham ekstremisme berbasis kekerasan.
"Lingkungan perumahan dan desa pun dapat menjadi ruang berkembangnya paham radikal dan terorisme apabila tidak diimbangi dengan kewaspadaan, kepedulian, dan ketahanan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dimulai dari lingkungan masyarakat yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari," kata Andy dalam keterangan tertulis, dikutip, Jumat, 13 November 2026.
Menurut Andy, unsur tiga pilar memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi wilayah masing-masing.
Bhabinkamtibmas bertugas melakukan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Babinsa menjalankan pembinaan teritorial serta menjaga ketahanan wilayah, sedangkan lurah atau kepala desa berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan, dan pembinaan kehidupan sosial masyarakat.
"Bhabinkamtibmas memiliki peran dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Bintara Pembina Desa (Babinsa) memiliki peran dalam pembinaan teritorial dan menjaga ketahanan wilayah. Sementara itu, lurah atau kepala desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan, serta pembinaan kehidupan masyarakat di wilayahnya," jelasnya.
Andy menambahkan, kerja sama ketiga unsur tersebut perlu diperkuat melalui komunikasi sosial, pemahaman terhadap persoalan masyarakat, peningkatan kepedulian lingkungan, serta penyelesaian masalah secara bersama-sama.
Sementara itu, Kasubdit Binpolmas Korbinmas Baharkam Polri, Kombes Pol. Nono Suryanto, menilai kedekatan aparatur kewilayahan dengan masyarakat menjadi modal utama dalam membangun pencegahan terorisme berbasis lingkungan.
"Kita adalah ujung tombak di wilayah kita masing-masing, khususnya rekan-rekan tiga pilar. Wilayah adalah lingkungan terdekat, tempat kehidupan masyarakatnya saling berdekatan dan bersosialisasi. Rekan-rekan sudah mengenali daerahnya masing-masing," ucapnya.
Nono menjelaskan terdapat lima strategi yang perlu diperkuat dalam mencegah radikalisme dan terorisme di tingkat wilayah. Strategi tersebut mencakup penguatan ketahanan wilayah, peningkatan kedekatan aparatur dengan masyarakat, kepekaan terhadap perubahan sosial, penyelesaian persoalan secara responsif, serta penguatan kerja sama lintas unsur.
Pencegahan Dimulai dari Lingkungan Masyarakat
Pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Aparatur kewilayahan diharapkan mampu membangun komunikasi dengan keluarga, tokoh agama, tokoh pemuda, serta satuan pendidikan untuk mengenali dan mengantisipasi potensi penyebaran paham kekerasan.
Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital dengan memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Masyarakat juga diimbau tidak menyebarluaskan konten yang mengandung ajakan kekerasan maupun kebencian.
Peran keluarga dan sekolah turut menjadi perhatian, terutama dalam mendampingi aktivitas digital anak, membangun komunikasi terbuka, serta menanamkan nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan.
Salah satu peserta pelatihan, Lurah Gisikdrono, Sandy Inderawan, S.Stp., M.M., mengapresiasi kegiatan tersebut karena memberikan tambahan pengetahuan mengenai upaya pencegahan terorisme di tingkat kelurahan.
"Pelatihan ini sangat bermanfaat, khususnya di kewilayahan terkait pencegahan terorisme. Ilmu kami bertambah terkait bagaimana melakukan screening dan pemantauan wilayah secara keseluruhan, serta pemetaan kewilayahan," ucapnya.
Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari tersebut diikuti 100 peserta dari unsur tiga pilar di wilayah Jawa Tengah. Sejumlah materi diberikan, antara lain kontra narasi, penguatan moderasi beragama, deteksi dini, dan pencegahan dini potensi terorisme.
Melalui kegiatan ini, BNPT berharap aparatur tiga pilar semakin siap menjalankan peran dalam memperkuat ketahanan masyarakat, membangun komunikasi sosial, serta mengantisipasi potensi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
Pencegahan terorisme tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Kepedulian, kebersamaan, dan kemampuan menjaga ruang sosial yang damai menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tangguh.
