TVRINews, Nunukan
Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat operasional Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Menurut Maruli, proses operasional PLBN Sebatik masih membutuhkan pembahasan dan koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Ia berharap kebijakan Presiden dapat mendukung kelancaran koordinasi sehingga berbagai tahapan yang diperlukan untuk mengoperasikan PLBN Sebatik dapat segera diselesaikan.
"Ada beberapa hal yang sudah kita diskusikan, memang memerlukan waktu. Koordinasi antarkementerian mudah-mudahan menjadi lebih mudah sehingga proses operasional PLBN Sebatik bisa lebih cepat," ujar Maruli dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat, 13 November 2026.
Selain meninjau kesiapan PLBN Sebatik, Maruli menjelaskan perluasan tugas BNPPDT setelah perubahan nomenklatur dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Kini, tugas lembaga tersebut tidak hanya mencakup pengelolaan kawasan perbatasan, tetapi juga daerah terpencil.
Perluasan mandat tersebut turut mencakup upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan dan daerah terpencil, sesuai arahan Presiden.
(Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. [Foto: Humas BNPPDT])
"Jadi, saya datang untuk melihat langsung persoalan-persoalan tentang perbatasan ini. Perlu diketahui bahwa sekarang Badan Nasional Pengelola Perbatasan juga menangani daerah terpencil. Petunjuk dari Presiden, badan ini juga ikut mengelola kesejahteraan masyarakat di sekitarnya," jelasnya.
Untuk menjalankan mandat tersebut, BNPPDT perlu memetakan berbagai persoalan di setiap wilayah serta menyelaraskan program penanganan dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Maruli juga menyoroti pentingnya memperhatikan kearifan lokal dalam pelaksanaan kebijakan di kawasan perbatasan. Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat setempat dinilai diperlukan agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi wilayah.
Selain itu, pengembangan fasilitas dan pelayanan publik di kawasan perbatasan perlu mengedepankan prinsip inklusivitas dan aksesibilitas. Salah satunya melalui penyediaan fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas agar seluruh masyarakat memperoleh akses pelayanan secara merata.
Dalam kunjungan tersebut, Maruli turut meninjau sejumlah lokasi strategis di Pulau Sebatik. Lokasi yang dikunjungi meliputi Pos Koki Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-Malaysia, PLBN Sebatik, Patok Batas Negara (PBN) 2 di Desa Aji Kuning, serta Pos TNI Angkatan Laut (Posal) Sei Pancang.
Peninjauan lapangan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi kawasan perbatasan sekaligus mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan persoalan yang memerlukan penanganan.
Hasil peninjauan diharapkan menjadi bahan pertimbangan BNPPDT dalam menyusun langkah penanganan yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Dengan demikian, pengelolaan kawasan perbatasan tidak hanya berorientasi pada penjagaan kedaulatan negara, tetapi juga peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Kunjungan tersebut turut didampingi Plh. Sekretaris sekaligus Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPPDT Nurdin, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Mayjen TNI Edi Nurhabad, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Darat Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Gutmen Nainggolan, serta Kepala PLBN Sebatik Hariman Latuconsina.
