TVRINews – Magetan, Jawa Timur
Pemerintah mengambil langkah strategis melalui kebijakan Program Makan Bergizi dan subsidi pakan untuk menstabilkan harga di tengah surplus produksi.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menginisiasi langkah percepatan penyerapan produksi telur ayam ras di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, intervensi ini diambil menyusul terjadinya surplus produksi yang berpotensi menekan harga di tingkat peternak rakyat.
Dalam rapat koordinasi strategis yang digelar di Magetan, otoritas terkait menyepakati perlunya manajemen stok yang terukur guna menjaga ekosistem perunggasan nasional tetap stabil. Fokus utama pemerintah adalah memastikan bahwa melimpahnya pasokan tidak merugikan keberlangsungan usaha kecil.
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan, Nur Haryani, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menyusun skema penyerapan cepat yang melibatkan berbagai sektor. Salah satu poin krusial adalah optimalisasi program pemerintah untuk kebutuhan pangan masyarakat.
"Penyerapan telur melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan kami tingkatkan frekuensinya, dari satu kali menjadi tiga kali dalam seminggu," kata Nur Haryani dalam keterangan resminya yang dikutip Minggu 10 Mei 2026.
Ia menambahkan bahwa kampanye konsumsi telur di tingkat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat umum juga akan diakselerasi untuk menyerap kelebihan pasokan.
Selain penguatan konsumsi, pemerintah daerah mulai mengintegrasikan distribusi telur ke dalam program pengentasan stunting melalui kegiatan Posyandu dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).
Intervensi Biaya Produksi
Guna menjaga margin keuntungan peternak yang tergerus dinamika harga pasar, pemerintah mulai mendistribusikan jagung subsidi (SPHP) sejak Sabtu 9 Mei, untuk menekan biaya input pakan, yang selama ini menjadi beban operasional terbesar dalam industri perunggasan.
Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan, Direktorat Jenderal PKH Kementerian Pertanian, Makmun, menegaskan bahwa pemerintah pusat sedang memperluas akses pasar dan memperkuat rantai distribusi antarwilayah.
"Fokus utama kami adalah menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi melalui hilirisasi yang optimal," ujar Makmun secara terpisah.
Makmun juga mengimbau pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan ketat terhadap praktik perdagangan di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP).
Menurutnya, pengawasan di tingkat daerah sangat diperlukan agar harga di pasar tetap berada dalam rentang yang adil bagi produsen maupun konsumen.
Upaya koordinasi lintas lembaga ini sejalan dengan mandat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk memastikan kehadiran negara dalam melindungi stabilitas subsektor perunggasan.
Melalui kombinasi subsidi pakan, perluasan pasar, dan peningkatan konsumsi protein hewani secara nasional, pemerintah optimistis ketahanan pangan masyarakat akan semakin kokoh di tengah dinamika pasar global.
