TVRINews, Jakarta
Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) spesifik bidang Pendidikan Tinggi ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI, Semarang, Jawa Tengah, Jumat, 20 November 2026.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Kemdiktisaintek bersama Komisi X DPR RI dan para pemangku kepentingan pendidikan tinggi menghimpun berbagai aspirasi terkait penguatan sistem akreditasi, peningkatan mutu perguruan tinggi, serta perluasan akses pendidikan tinggi.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemdiktisaintek, Khairul Munadi menjelaskan bahwa kebijakan kuliah gratis di PTN masih dalam tahap pembahasan dan penyusunan formulasi. Kemdiktisaintek telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk mengkaji berbagai alternatif penerapan kebijakan, mulai dari opsi ideal dengan cakupan menyeluruh, opsi moderat dengan sasaran yang lebih terarah, hingga opsi esensial dengan cakupan minimal. Penentuan skema kebijakan akan mempertimbangkan hasil pembahasan lebih lanjut.
“Untuk isu ataupun hal kuliah gratis, ini memang masih dalam proses pembahasan. Jadi, masih dieksplorasi formulasinya,” jelas Khairul dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, Sabtu, 21 November 2026.
Terkait akreditasi LAM, Khairul menyampaikan bahwa Kemdiktisaintek telah menerima berbagai masukan mengenai pelaksanaan akreditasi dan dampaknya terhadap perguruan tinggi, terutama berkaitan dengan beban administrasi dan pembiayaan. Ia menjelaskan bahwa regulasi penjaminan mutu pendidikan tinggi mengatur dua kategori akreditasi, yaitu Terakreditasi dan Unggul. Dalam pengaturannya, pemenuhan akreditasi wajib dibiayai oleh negara, sedangkan pengajuan untuk memperoleh peringkat Unggul bersifat opsional.
Sementara Ketua Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro menyampaikan bahwa melalui kunjungan tersebut pihaknya ingin memperoleh gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan akreditasi, konsistensi standar penilaian, transparansi proses, serta beban pembiayaan yang ditanggung perguruan tinggi, khususnya PTS kecil dan menengah.
Agung juga menekankan pentingnya memperhatikan keberlanjutan seluruh ekosistem pendidikan tinggi dalam merumuskan kebijakan perluasan akses pendidikan. Menurutnya, PTS memiliki kontribusi besar dalam mendukung penyelenggaraan dan pemerataan pendidikan tinggi di Indonesia.
“Prinsipnya, perluasan akses melalui PTN harus tetap memperhatikan keberlangsungan ekosistem pendidikan tinggi secara keseluruhan,” ujar Agung.
Kepala LLDikti Wilayah VI, Aisyah Endah Palupi, dalam paparannya juga menyampaikan gambaran perkembangan pendidikan tinggi di Jawa Tengah, termasuk kondisi perguruan tinggi swasta (PTS), jumlah mahasiswa, dosen, serta status akreditasi institusi dan program studi. Saat ini, LLDikti Wilayah VI membina 210 PTS dengan 14.750 dosen, 431.907 mahasiswa, dan 1.890 program studi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 PTS telah memperoleh akreditasi Unggul.
“Insyaallah, pada dua tahun ke depan, dimulai 2026 hingga 2027, kami proyeksikan penambahan delapan PTS berakreditasi Unggul,” ujar Aisyah.
Selain akreditasi, Aisyah juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi PTS, antara lain kesenjangan mutu, produktivitas dan dampak penelitian, keberlanjutan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia dosen, serta relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan daerah dan dunia industri. Penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas perguruan tinggi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan ekosistem pendidikan tinggi.










