TVRINews, Padang Pariaman
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong pemerintah daerah melibatkan anak dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat. Aspirasi, pengalaman, dan kebutuhan anak perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pemulihan agar pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga menjamin pemenuhan hak anak.
Dorongan tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri PPPA Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis, Rini Handayani, dalam kegiatan Diseminasi Hasil Asesmen, Penjaringan Suara Anak Daerah, dan Bimbingan Teknis Pemerintah Daerah dalam Program Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman, Kamis kemarin.
“Jangan hanya bicara tentang apa yang harus pemerintah lakukan untuk anak, tetapi mulailah mendengarkan apa yang sebenarnya dibutuhkan dan diharapkan oleh anak. Anak merupakan subjek pemegang hak yang memiliki pengalaman, pandangan, dan aspirasi. Karena itu, pemulihan pascabencana harus memberikan ruang bagi anak untuk didengar, dilibatkan, dan diperhitungkan dalam setiap keputusan,” ujar Rini, dalam keterangan yang diterima Sabtu, 21 November 2026.
Menurut Rini, pelibatan anak dalam program PRRP telah dilakukan melalui sejumlah tahapan. Kegiatan tersebut meliputi advokasi dan sosialisasi kebijakan, bimbingan teknis bagi organisasi perangkat daerah (OPD), pemetaan dan penjaringan suara anak bersama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), hingga peningkatan kapasitas anak.
Hasil rangkaian kegiatan tersebut kemudian didiseminasikan agar aspirasi dan rekomendasi anak dapat menjadi masukan dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Pemulihan pascabencana bukan hanya tentang membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga memulihkan kehidupan anak dan keluarga yang terdampak. Anak tidak hanya perlu dilindungi, tetapi juga dibimbing, diperhatikan tumbuh kembangnya, dan dipersiapkan menjadi generasi penerus,” tambah Rini.
Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara, menyampaikan apresiasi kepada Kemen PPPA yang telah memilih daerahnya sebagai lokasi kegiatan diseminasi hasil konsultasi dan rekomendasi anak serta bimbingan teknis pemerintah daerah dalam program PRRP Sumatera Barat.
Ia juga menyoroti dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Padang Pariaman pada 2025 serta tantangan pembiayaan dalam mempercepat pemulihan daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih atas nama Bapak Bupati dan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah memilih Kabupaten Padang Pariaman sebagai lokus kegiatan diseminasi hasil konsultasi dan rekomendasi anak serta bimbingan teknis dalam program percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera Barat. Mudah-mudahan Kemen PPPA tidak bosan menjadikan Kabupaten Padang Pariaman sebagai lokus penguatan pemenuhan hak anak,” ujar Hendra.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat, Yono, menjelaskan bencana dapat memberikan dampak besar terhadap kehidupan anak. Dampak tersebut antara lain kehilangan tempat tinggal, terputusnya akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta hilangnya ruang bermain.
Anak juga menghadapi risiko kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang, hingga permasalahan psikososial akibat situasi pascabencana.
“Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga harus memastikan pemenuhan hak anak secara menyeluruh. Suara anak tidak cukup hanya didengar, tetapi juga harus dipertimbangkan dan ditindaklanjuti dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan,” ujar Yono.
Libatkan 50 Anak dari Dua Nagari
Perwakilan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Eva, menjelaskan penjaringan suara anak dalam program PRRP dilaksanakan di Nagari Anduring dan Nagari Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman.
Sebanyak 50 anak yang tinggal di wilayah hunian sementara (huntara) dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Masing-masing nagari mengirimkan 25 anak untuk menyampaikan pengalaman, permasalahan, dan kebutuhan mereka setelah bencana.
Proses penjaringan diawali dengan koordinasi bersama pemerintah nagari dan pengelola huntara. Selanjutnya, tim melakukan asesmen untuk menggali kondisi serta berbagai persoalan yang dihadapi anak di lingkungan tempat tinggal mereka.
“Anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan menjadi bagian dari pembangunan di daerahnya. Mereka memiliki pengalaman dan pandangan sendiri mengenai kondisi yang memengaruhi kehidupan mereka. Karena itu, penting bagi kita untuk membuka ruang agar anak merasa nyaman menyampaikan kebutuhan dan harapannya, sehingga suara mereka dapat menjadi rekomendasi dalam proses pemulihan pascabencana,” ujar Eva.
Perkuat Kolaborasi Pemerintah Daerah
Kegiatan yang berlangsung pada 19–20 November 2026 tersebut dilanjutkan dengan pemaparan hasil penjaringan suara dan rekomendasi anak. Agenda berikutnya meliputi diskusi bersama perwakilan Forum Anak dari wilayah hunian tetap dan hunian sementara serta penyusunan komitmen tindak lanjut bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Padang Pariaman.
Pada hari kedua, kegiatan difokuskan pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui bimbingan teknis, pemetaan peran dan tanggung jawab antar pemangku kepentingan, serta pembahasan langkah kolaborasi lintas OPD.
Melalui kegiatan ini, Kemen PPPA berharap hasil asesmen dan rekomendasi anak dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan, program, serta rencana aksi lintas sektor.
Dengan demikian, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat diharapkan berjalan lebih inklusif dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.










