TVRINews – Jakarta
Batas penetapan UMP 2027 berakhir Sabtu 21 November 2026 , dengan Bali mencatat kenaikan persentase tertinggi di atas 42 persen.
Sejumlah pemerintah provinsi di Indonesia secara resmi merilis besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027 bertepatan dengan tenggat akhir penetapan nasional yang jatuh pada Sabtu 21 November 2026.
Berdasarkan rekapitulasi ketetapan daerah yang dihimpun hingga Sabtu sore pukul 18.00 WIB, Provinsi Bali mencatatkan persentase kenaikan tertinggi di tingkat nasional yang melampaui angka 42 persen.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mewajibkan seluruh kepala daerah di 38 provinsi untuk merampungkan pengumuman kebijakan pengupahan tahunan tersebut paling lambat pada hari ini.
Kebijakan penyesuaian upah tahun 2027 ini merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan sebagai landasan hukum utama.
Untuk memastikan keseragaman teknis di tingkat daerah, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya telah menerbitkan pedoman resmi melalui Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.
Regulasi tersebut mengatur mekanisme penghitungan upah minimum yang turut mempertimbangkan indikator Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta kondisi makroekonomi daerah.
"Kami berharap seluruh gubernur dapat memperhatikan pedoman dan jadwal penetapan tersebut, serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, proses penetapan upah minimum tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan," ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam keterangan resminya.
Variasi Besaran Kenaikan Daerah
Di Bali, Gubernur I Wayan Koster menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 995/03-M/HK/2026 yang menetapkan UMP Bali 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan. Angka ini melonjak sebesar Rp1.351.828 atau tumbuh 42,15 persen dibandingkan UMP tahun 2026 yang berada di level Rp3.207.459.
Kebijakan tersebut diambil guna mengejar rasio pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Pulau Dewata yang tercatat mencapai Rp5.604.481 per bulan.
"Diharapkan para pegawai dan para pekerja akan semakin bersemangat dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas," kata Gubernur I Wayan Koster terkait penyesuaian upah yang kini telah setara dengan 81,35 persen dari nilai KHL Bali tersebut.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatatkan nominal upah tertinggi secara nasional. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menetapkan UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 (setara sekitar US$336,12) per bulan, atau mengalami kenaikan sebesar 7,1 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp5.729.876.
"Pembahasan berlangsung selama tiga hari, namun pemerintah provinsi bersama serikat pekerja dan kalangan pengusaha berhasil mencapai kesepakatan sebelum batas waktu penetapan," ungkap Pramono Anung dalam keterangannya di Balai Kota Jakarta.
Di wilayah lainnya, sejumlah daerah juga mencatatkan penyesuaian yang bervariasi, antara lain Jawa Barat yang naik 29,44 persen menjadi Rp3.000.000, Jawa Tengah naik 14,10 persen menjadi Rp2.655.454, serta Sumatra Utara yang ditetapkan Gubernur Bobby Afif Nasution sebesar Rp3.410.000 per bulan.
Konteks Ekonomi dan Tahapan Selanjutnya
Dalam tinjauan ekonomi yang dirilis lembaga riset keuangan IDNFinancials dan GanKapital, kebijakan upah minimum 2027 ini menjadi instrumen krusial untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tingkat inflasi tahunan Indonesia yang tercatat berada di level 3,23 persen pada Oktober 2026.
Mengingat konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 51 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, stabilitas pendapatan pekerja dinilai berdampak langsung pada laju pertumbuhan ekonomi.
Setelah pengumuman UMP hari ini, tahapan berikutnya adalah penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) paling lambat lima hari setelah UMP diumumkan, serta penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang dijadwalkan selambat-lambatnya pada Rabu, 25 November 2026.
Seluruh ketetapan upah baru ini akan mulai berlaku efektif secara serentak pada 1 Januari 2027, dengan pengecualian bagi sektor usaha mikro dan kecil yang besaran upahnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan bipartit minimal 50 persen dari upah minimum yang berlaku.










