TVRINews, Jakarta
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan keberhasilan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi. Menurutnya, kualitas data, tata kelola yang terintegrasi, serta peningkatan literasi digital masyarakat menjadi faktor penting agar penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Meutya saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di 43 kabupaten/kota yang berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026.
Menteri Meutya menjelaskan, Kementerian Komunikasi dan Digital telah menyiapkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai infrastruktur pertukaran data nasional untuk mendukung integrasi layanan antarinstansi pemerintah.
“SPLP memang menjadi fondasi teknologi yang kami siapkan. Namun, keberhasilan digitalisasi bansos tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Yang tidak kalah penting adalah kejelasan peran setiap pihak, dasar hukum, proses bisnis, hingga koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” ujar Menteri Meutya dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu, 1 Juli 2026.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini SPLP telah dimanfaatkan oleh delapan instansi dalam pelaksanaan proyek percontohan digitalisasi bantuan sosial. Sistem tersebut dirancang untuk memperkuat interoperabilitas data sehingga proses penyaluran bantuan menjadi lebih efektif dan akurat.
Meski demikian, Menteri Meutya menekankan bahwa kualitas data tetap menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah daerah sebagai pengelola data di tingkat wilayah.
“Standar dan kualitas data sangat menentukan keberhasilan integrasi. Karena itu kami mengajak seluruh kepala daerah untuk terus memperbaiki validitas dan kualitas data agar sejalan dengan semangat Satu Data Indonesia,” katanya.
Dari sisi kesiapan infrastruktur, Meutya memastikan sistem yang dikembangkan Komdigi mampu mendukung pelaksanaan digitalisasi bansos secara optimal. Selama periode 1 hingga 22 Juni 2026, SPLP tercatat memproses sekitar 162 ribu transaksi dengan tingkat keberhasilan layanan mencapai 100 persen.
Menurut Menteri Meutya, sistem juga tetap berjalan stabil ketika menghadapi lonjakan lebih dari 50 ribu transaksi dalam waktu satu jam.
“Alhamdulillah, saat menghadapi trafik sekitar 50 ribu transaksi dalam satu jam, sistem tetap berjalan stabil. Ini menunjukkan infrastruktur yang kami bangun sudah siap mendukung implementasi digitalisasi bansos,” ucapnya.
Selain memperkuat teknologi, Meutya mengingatkan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan digital. Ia meminta pemerintah daerah aktif memberikan edukasi agar masyarakat hanya mengakses layanan pemerintah melalui situs resmi berdomain .go.id, tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi, serta waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan penyaluran bantuan sosial.
“Masyarakat harus menjadi bagian dari sistem pertahanan digital. Infrastruktur yang kuat tidak akan cukup apabila masyarakat belum memiliki kesadaran untuk menjaga keamanan saat mengakses layanan digital,” tegas Menteri Meutya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat terus diperkuat sehingga digitalisasi bantuan sosial dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, aman, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi penerima bantuan.
