TVRINews, Jakarta
Pimpinan DPR RI membuka ruang dialog dengan Koordinator Nasional Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) untuk membahas sejumlah aspirasi yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Pertemuan berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 September 2026.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung audiensi tersebut. Wakil Ketua DPR Sari Yuliati dan Saan Mustopa turut hadir dalam pertemuan.
Dasco mengatakan pertemuan dilakukan untuk mendengarkan secara langsung masukan yang dibawa Koordinator Nasional Kepala Desa AMJ. Aspirasi yang disampaikan tidak hanya menyangkut persoalan di tingkat desa, tetapi juga kondisi perekonomian nasional yang dipengaruhi situasi global.
“Karena dampak global yang kemudian berpengaruh juga pada situasi nasional,” ujar Dasco dalam keterangannya, Rabu, 9 September 2026.
Menurut Dasco, salah satu masukan yang disampaikan berkaitan dengan langkah penghematan anggaran. Koordinator Nasional Kepala Desa AMJ meminta agar kebijakan belanja pemerintah tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.
Dasco menyebut terdapat sejumlah jenis pengeluaran yang dinilai perlu dikaji kembali, termasuk rencana pembelian tertentu yang dianggap berpotensi memengaruhi dinamika perekonomian.
“Ini mungkin perlu ditinjau untuk supaya tidak berdinamika atau memengaruhi terhadap situasi dan perekonomian kita,” katanya.
Audiensi tersebut juga menjadi tindak lanjut komunikasi yang sebelumnya dilakukan secara informal. Dasco menjelaskan, penyampaian aspirasi secara langsung diperlukan agar masukan tersebut dapat diterima secara resmi oleh pimpinan DPR.
Sebelumnya, komunikasi antara pihak Koordinator Nasional Kepala Desa AMJ dengan pimpinan DPR masih dilakukan melalui pembicaraan informal.
“Oleh karena itu, karena baru secara terkomunikasi itu secara telepon dan informal, melalui pengarsipan formalnya,” jelas Dasco.
Dengan adanya audiensi tersebut, pimpinan DPR berharap berbagai masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melihat kondisi pemerintahan desa sekaligus kebijakan pengelolaan anggaran.
“Kami selaku pimpinan dari rekan-rekan yang ada di pimpinan ini juga rembuk, untuk kita sama-sama menerima dan menangkap aspirasi dari Koordinator AMJ,” tutur Dasco.
Pimpinan DPR selanjutnya akan menampung aspirasi tersebut sebagai bagian dari fungsi penyerapan aspirasi dan pembahasan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan pemerintahan desa.
