TVRINews, Surabaya
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan meminta agar perguruan tinggi didorong tidak hanya berfokus pada kegiatan akademik, tetapi juga mengambil peran langsung dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
Lebih lanjut, ia menuturkan jika salah satu upaya yang perlu diperkuat adalah pembentukan konsorsium antarkampus untuk menggabungkan kepakaran dan hasil riset dalam menjawab tantangan pembangunan daerah. Hal ini, ia katakan saat menghadiri Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 di Universitas Airlangga (Unair).
Fauzan menilai, perguruan tinggi memiliki sumber daya dan keunggulan keilmuan yang dapat dimanfaatkan secara bersama. Namun, potensi tersebut belum optimal apabila setiap kampus masih bekerja secara terpisah.
“Saat ini barangkali kecenderungan tata kelola perguruan tinggi kita masih bekerja sendiri, sudah waktunya kita bekerja bersama, membangun satu ekosistem di dalam perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang ada di daerah masing-masing,” ujarnya.
Melalui konsorsium, perguruan tinggi dapat saling melengkapi sesuai bidang keahlian masing-masing. Bentuk kerja sama dapat dilakukan melalui penelitian bersama, pertukaran mahasiswa dan dosen, dosen tamu, serta pengembangan kurikulum kolaboratif.
Fauzan menegaskan, kolaborasi tersebut perlu melibatkan perguruan tinggi dengan berbagai tingkat kapasitas, termasuk kampus kecil dan menengah. Dengan demikian, penguatan kualitas pendidikan tinggi dapat menjangkau lebih banyak wilayah.
Ia juga mengaitkan kebutuhan kolaborasi dengan sejumlah persoalan pembangunan yang masih dihadapi Indonesia. Data BPS 2025 mencatat tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,25 persen atau sekitar 23,35 juta orang, sedangkan tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,65 persen atau sekitar 7,28 juta orang.
Di bidang pendidikan tinggi, dari 2.839 perguruan tinggi di bawah Kemdiktisaintek, sebanyak 176 berstatus akreditasi unggul, 823 baik sekali, dan 1.458 baik. Fauzan turut menyebut sekitar 1,01 juta lulusan sarjana masih menganggur.
Menurutnya, angka tersebut menjadi pengingat bahwa perguruan tinggi perlu memperkuat relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
Salah satu contoh kolaborasi yang disampaikan Fauzan adalah Gerakan Tuntas Stunting dan Kemiskinan (Gentaskin) di Nusa Tenggara Timur (NTT). Program yang mulai dikembangkan pada awal 2025 itu melibatkan perguruan tinggi negeri dan swasta, pemerintah daerah, serta dunia usaha dan dunia industri.
Melalui Gentaskin, perguruan tinggi memanfaatkan kepakaran dan hasil penelitian untuk mendukung pendampingan masyarakat, khususnya dalam penanganan stunting dan kemiskinan.
Fauzan berharap pengalaman tersebut dapat dikembangkan di daerah lain dengan menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.
“Kami menginginkan problem-problem sosial di daerah, mulai dari problem permanen, tidak permanen, semi permanen, bisa diatasi oleh perguruan tinggi. Maka menurut saya, perguruan tinggi harus hadir di tengah-tengah penderitaan kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Selain mendorong penyelesaian persoalan sosial, Fauzan memaparkan enam mandat Presiden Prabowo Subianto bagi perguruan tinggi. Mandat tersebut meliputi penciptaan sumber daya manusia unggul, penguatan sains dan teknologi, pengembangan riset dan hilirisasi industri, serta penyediaan solusi bagi persoalan masyarakat.
Perguruan tinggi juga diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara dan menghasilkan lulusan yang berintegritas, nasionalis, serta berpihak kepada masyarakat.
Melalui penguatan konsorsium, Kemdiktisaintek berharap perguruan tinggi dapat membangun ekosistem kolaborasi yang lebih kuat. Dengan begitu, keunggulan akademik dan hasil penelitian dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat serta mendukung pencapaian Asta Cita dan Indonesia Emas 2045.
