TVRINews, Jakarta
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga/BKKBN), Wihaji, sepakat memperkuat kolaborasi untuk membangun ketahanan keluarga sebagai fondasi utama pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Audiensi dilaksanakan di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Kamis, 12 November 2026.
Penguatan kolaborasi tersebut dinilai penting mengingat semakin banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di lingkungan keluarga. Karena itu, upaya pencegahan perlu dimulai dari keluarga melalui penguatan ketahanan dan pendampingan yang berkelanjutan.
“Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin tinggi. Di satu sisi, ini menunjukkan masyarakat kini semakin berani berbicara. Masyarakat mulai menyadari, ketika melapor maka mereka mendapat pendampingan dan memperoleh penyelesaian terhadap kasus mereka. Tetapi, ini juga bisa menjadi alarm karena sesungguhnya, kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin dekat dengan keluarga, banyak kasus kekerasan terjadi di ranah domestik. Oleh karenanya, pondasi pencegahan harus dimulai dari keluarga,” ujar Arifah Fauzi, dalam keterangan, Jumat, 13 November 2026.
Arifah menjelaskan, kolaborasi antara Kementerian PPPA dan Kemendukbangga/BKKBN perlu diperkuat agar upaya pencegahan kekerasan dapat berjalan lebih terpadu. Hal ini didukung oleh kesamaan struktur kelembagaan di daerah. Hampir 90 persen dinas di daerah telah menggabungkan urusan keluarga berencana dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam satu nomenklatur kelembagaan.
Kesamaan tersebut menjadi peluang untuk menyelaraskan program dan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, penguatan keluarga dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilaksanakan secara lebih terarah.
“Kolaborasi ini bertujuan untuk memetakan persoalan yang ada, mencari solusi dan menyusun strateginya, serta memproyeksikan pembagian tugas antara Kemendukbangga/BKKBN dan Kemen PPPA, hingga dinas di daerah. Dengan begitu, gerakan kita bisa lebih memberikan dampak dan solid. Saya kira kolaborasi ini menjadi salah satu solusi untuk menguatkan keluarga yang pada akhirnya berdampak pada berkurangnya angka kekerasan,” kata Menteri PPPA.
Sebagai salah satu bentuk penguatan di tingkat akar rumput, Kemen PPPA telah menginisiasi program Ruang Bersama Indonesia (RBI). Program ini berpotensi menjadi model kolaborasi dengan Kemendukbangga/BKKBN dalam mewujudkan desa ideal.
Melalui RBI, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan di desa dapat memetakan peran masing-masing untuk menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masyarakat, termasuk mencegah kekerasan dan memperkuat ketahanan keluarga. Hingga saat ini, Kemen PPPA telah meluncurkan tujuh proyek percontohan RBI dan 137 daerah telah menjalankan program tersebut.
Sementara itu, Menteri Mendukbangga/BKKBN, Wihaji, menyatakan dukungannya terhadap penguatan kolaborasi antarkementerian. Menurutnya, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan sistem yang kuat dan ekosistem yang mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat.
“Di lapangan, problemnya tidak sederhana dan tidak bisa diselesaikan orang per orang. Harus diselesaikan dengan sistem, maka kita perlu membangun ekosistem yang mumpuni. Kalau ekosistemnya berjalan, sistemnya akan bergerak. Ke depan, kita perlu lebih banyak berkolaborasi membangun ekosistem untuk mengurangi kekerasan, juga mencegah kekerasan terjadi pada anak dan perempuan. Kalau masalah itu selesai, berarti tugas saya selesai. Kalau belum, berarti tugas kita belum selesai,” ujar Menteri Dukbangga.
Wihaji juga menjelaskan, Kemendukbangga/BKKBN memiliki sekitar 8.000 tenaga penyuluh dan 600.000 Tim Pendamping Keluarga (TPK). Jaringan tersebut menjadi kekuatan dalam memberikan pendampingan kepada keluarga, termasuk mengidentifikasi potensi kekerasan serta berbagai persoalan keluarga yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.
Melalui dukungan tenaga penyuluh dan TPK, kolaborasi kedua kementerian diharapkan mampu menjangkau lebih banyak keluarga. Langkah ini sekaligus memperkuat deteksi dini, pendampingan, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dimulai dari lingkungan keluarga.
