TVRINews, Jakarta
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat kerja sama internasional dengan National Marine Environmental Forecasting Center (NMEFC) China dalam pengembangan layanan prakiraan lingkungan laut dan mitigasi bahaya maritim. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan masyarakat pesisir sekaligus mendukung ketahanan sektor kelautan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan BMKG-NMEFC Joint Workshop on Marine Environmental Forecasting, Hazard and Mitigation di Auditorium Kantor Pusat BMKG, Jakarta, Kamis, 12 November 2026. Kegiatan ini menjadi tindak lanjut kerja sama kedua institusi dalam pengembangan prakiraan lingkungan laut dan mitigasi berbagai ancaman di wilayah maritim.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengatakan Indonesia dan China menghadapi sejumlah ancaman bahaya laut yang serupa, mulai dari tsunami, gelombang badai, hingga perubahan kondisi lingkungan laut. Karena itu, penguatan sistem peringatan dini dan peningkatan kapasitas kedua negara menjadi hal penting.
(Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani. [Foto: BMKG])
“Peran BMKG sebagai Penyedia Layanan Tsunami Samudra Hindia (The Indian Ocean Tsunami Information Centre/IOTIC) dan peran NMEFC sebagai South China Sea Tsunami Advisory Center (SCSTAC) mengharuskan kita untuk memperkuat pengetahuan bersama,” ujar Faisal dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat, 13 November 2026.
Menurut Faisal, ancaman maritim tidak hanya berdampak pada kawasan pesisir, tetapi juga berpotensi mengganggu struktur lepas pantai, peralatan maritim, dan berbagai aktivitas kelautan. Oleh sebab itu, pengembangan layanan informasi perlu menggunakan pendekatan multi-bahaya atau multi-hazard yang mencakup keselamatan masyarakat hingga perlindungan infrastruktur kelautan.
Dalam workshop tersebut, BMKG dan NMEFC membahas empat prioritas kerja sama. Keempatnya meliputi penguatan observasi lingkungan laut, pengembangan pemodelan laut operasional beresolusi tinggi, peningkatan kapasitas prakiraan, serta penguatan ketangguhan masyarakat pesisir melalui program Tsunami Ready.
Faisal menegaskan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan harus menghasilkan layanan informasi yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat dan berbagai sektor. Layanan tersebut diharapkan mendukung keselamatan transportasi laut, perikanan, pembangunan infrastruktur pesisir, tata ruang laut, energi kelautan, pariwisata, hingga perlindungan lingkungan.
“Sebagai negara maritim, keselamatan laut bagi Indonesia terkait langsung dengan keselamatan publik, ketahanan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Saya mengharapkan fokus dan prioritas teknis yang konkret, tanggung jawab yang jelas, serta strategi yang praktis. Kemitraan kita harus diukur melalui dukungan yang lebih baik untuk semuanya,” jelasnya.
Ia berharap forum tersebut menghasilkan kesepahaman mengenai prioritas teknis, pembagian tanggung jawab, dan strategi pelaksanaan yang konkret. Dengan demikian, kerja sama kedua negara dapat ditindaklanjuti melalui program yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas layanan informasi kelautan.
Sementara itu, Plh. Deputi Bidang Geofisika BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, mengatakan Indonesia dan China memiliki hubungan erat dengan laut. Bagi Indonesia, laut merupakan bagian penting dari geografi, budaya, dan perekonomian yang membentuk identitas sebagai negara maritim. Sementara bagi China, laut juga menjadi salah satu unsur penting dalam strategi pembangunan dan hubungan global.
Ardhasena menilai kedua negara memiliki tantangan serupa dalam menghadapi ancaman bahaya laut. Kemampuan NMEFC dalam prakiraan lingkungan laut serta jaringan pemantauan BMKG yang tersebar di wilayah kepulauan Indonesia menjadi potensi yang dapat saling melengkapi.
“Hal inilah yang menjadi alasan mengapa kemitraan kita menjembatani koridor geografis dan operasional yang sangat penting,” ungkap Ardhasena.
Ia menambahkan, kolaborasi kedua institusi dapat dikembangkan melalui pemodelan numerik laut, pertukaran data, serta penguatan sistem peringatan dini. Kerja sama tersebut dinilai strategis mengingat BMKG mengelola layanan peringatan dini tsunami di kawasan Samudra Hindia, sedangkan NMEFC mengoperasikan South China Sea Tsunami Advisory Center(SCSTAC).
“Dengan mengeksplorasi jalur kolaborasi dalam pemodelan numerik laut, pertukaran data, dan peringatan dini, kita bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, melindungi masyarakat pesisir, dan membangun ketangguhan,” pungkasnya.
Di sisi lain, Wakil Direktur Jenderal NMEFC, Prof. Ling Tiejun, mengapresiasi dukungan BMKG dalam pelaksanaan kerja sama, termasuk persiapan kunjungan delegasi NMEFC ke Indonesia.
Menurut Ling, berbagai kegiatan kolaborasi yang telah berjalan menjadi modal bagi kedua institusi untuk memperluas kemitraan. Pengembangan kerja sama ke depan dapat dilakukan melalui penguatan hubungan kelembagaan maupun kegiatan teknis yang lebih konkret.
Ia menekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan kemitraan, terutama karena ancaman bahaya laut dapat berdampak lintas negara. Oleh karena itu, pengurangan risiko bencana maritim membutuhkan koordinasi dan kolaborasi internasional.
“Bahaya laut tidak berhenti di perbatasan negara, dan upaya pengurangan risiko bencana adalah tanggung jawab yang kita emban bersama. Kami ingin menjadikan hari ini sebagai titik awal dan mulai mengerjakan apa yang dapat direalisasikan,” kata Ling.
Melalui kerja sama tersebut, BMKG dan NMEFC diharapkan dapat memperluas pertukaran data dan pengetahuan, mengembangkan teknologi pemodelan laut, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
Kolaborasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan akurasi layanan prakiraan dan peringatan dini bahaya maritim untuk melindungi masyarakat pesisir serta mendukung keselamatan berbagai aktivitas kelautan.
