TVRINews – Jakarta
Atur Status, Tarif, Hingga Perlindungan! Pemerintah Targetkan Regulasi Ekosistem Ojek Online Rampung Tahun Ini
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat untuk menata ekosistem ojek online (ojol) di Indonesia. Sebuah Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur secara komprehensif mulai dari status pengemudi, skema tarif, hingga perlindungan dan kesejahteraan mitra ojol kini tengah dimatangkan.
Rencana regulasi ini menjadi angin segar bagi jutaan pengemudi ojol yang selama ini menuntut kejelasan status kemitraan dan kepastian pendapatan yang adil.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa draf aturan tersebut sudah berada di Sekretariat Negara dan kini tengah dalam tahap finalisasi. Pembahasan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk perusahaan aplikator besar dan perwakilan pengemudi.
"Semua sedang dikomunikasikan. Pemerintah ingin memastikan aturan ini memberikan perlindungan yang nyata kepada teman-teman ojol,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Selasa 28 Oktober.
Keseimbangan dan Keadilan
Penyusunan Perpres ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menciptakan persaingan sehat di antara perusahaan aplikasi transportasi daring, sekaligus meningkatkan kesejahteraan bagi para mitra pengemudi.
Prasetyo menjelaskan, pemerintah kini berupaya mencari 'titik temu terbaik' antara kepentingan aplikator dan pengemudi.
“Dari draf itu sedang kami pelajari. Masih ada beberapa hal yang perlu dikomunikasikan dengan seluruh pihak. Pemerintah mencari titik temu terbaik agar semua pihak diuntungkan,” ujarnya.
Meskipun draf secara umum hampir disepakati, beberapa hal teknis terus dimatangkan. Substansi utama yang diatur mencakup tarif, sistem insentif, dan perlindungan kerja yang harus dipastikan adil.
"Secara umum hampir semua substansi sudah disepakati. Tinggal mematangkan beberapa hal teknis agar implementasinya tidak merugikan satu pihak pun,” kata Prasetyo menegaskan.
Pemilihan Perpres: Demi Kecepatan Implementasi
Terkait bentuk regulasi, pemerintah memilih Perpres karena dinilai sebagai instrumen hukum yang paling cepat diterapkan dibandingkan harus melalui peraturan setingkat kementerian atau undang-undang.
"Mungkin Perpres, supaya lebih cepat. Targetnya, secepatnya, sangat mungkin selesai tahun ini,” jelasnya.
Pemerintah berharap, dengan disahkannya Perpres ini, dunia transportasi daring di Indonesia dapat berjalan lebih sehat, lebih berkeadilan, dan mampu memberikan jaminan kesejahteraan yang layak bagi jutaan pengemudi ojol di Tanah Air. Pertemuan lanjutan dengan aplikator akan terus dilakukan untuk memastikan implementasi berjalan tanpa hambatan.










