TVRINews, Sumatera Barat
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung yang berlokasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Keputusan ini diambil setelah bank tersebut mengalami persoalan permodalan dan likuiditas yang tidak berhasil diselesaikan melalui proses penyehatan.
Pencabutan izin usaha tersebut ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tertanggal 19 November 2026.
Sebelum izin operasionalnya dicabut, BPR LPN Labuh Gunung telah menjalani serangkaian tahapan pengawasan OJK. Pada 5 November 2025, bank tersebut ditetapkan dalam status Bank Perekonomian Rakyat Dalam Penyehatan (BDP) setelah rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) tercatat di bawah ketentuan 12 persen.
Namun, upaya perbaikan kondisi keuangan tidak membuahkan hasil. Pada 30 Oktober 2026, OJK menetapkan BPR LPN Labuh Gunung dalam status Bank Perekonomian Rakyat Dalam Resolusi (BDR) karena dinilai tidak mampu mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas.
Penanganan terhadap bank tersebut kemudian dilanjutkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner LPS tanggal 10 November 2026, penyelesaian BPR LPN Labuh Gunung ditetapkan melalui mekanisme likuidasi.
LPS selanjutnya meminta OJK untuk mencabut izin usaha bank tersebut. Permintaan itu ditindaklanjuti OJK melalui keputusan pencabutan izin yang berlaku sejak 19 November 2026.
Dengan pencabutan izin tersebut, proses penjaminan simpanan nasabah dan likuidasi bank selanjutnya ditangani oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku.
Di tengah penutupan operasional bank tersebut, OJK meminta para nasabah agar tidak panik. Masyarakat juga diminta tetap tenang karena terdapat mekanisme perlindungan simpanan melalui LPS.
"OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR LPN Labuh Gunung agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkap OJK dalam keterangan tertulis yang dikutip, Jumat, 20 November 2026.
Penjaminan simpanan tersebut tetap mengacu pada persyaratan dan ketentuan LPS. Karena itu, nasabah diharapkan mengikuti pengumuman resmi mengenai proses verifikasi dan pembayaran klaim penjaminan.
Pencabutan izin BPR LPN Labuh Gunung merupakan bagian dari langkah pengawasan OJK dalam menjaga kesehatan industri perbankan serta melindungi kepentingan masyarakat.
Sementara itu, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan sekaligus melaksanakan proses likuidasi sesuai kewenangannya.
Masyarakat, khususnya nasabah BPR LPN Labuh Gunung, diimbau untuk memperoleh informasi perkembangan penanganan bank melalui saluran resmi OJK dan LPS serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terver










