TVRINews, Jakarta
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan isi pertemuannya dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Dasco mengatakan, pertemuan tersebut membahas rencana Kementerian Pertahanan untuk mengusulkan revisi Undang-Undang Pertahanan dan Undang-Undang TNI. Pembahasan itu berkaitan dengan persiapan DPR dalam menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

"Jadi gini, pertemuan dengan Pak Sjafrie, Menteri Pertahanan kemarin itu karena begini, kebetulan DPR ini kan akan membahas Prolegnas. Nah, kemudian Pak Sjafrie itu kemudian mengkomunikasikan dan koordinasi baik kepada saya selaku pimpinan DPR yang bertanggung jawab terhadap membawahi Badan Legislasi serta Pak Utut, Ketua Komisi I, tentang rencana dari Kementerian Pertahanan untuk kemudian melakukan revisi tentang Undang-Undang Pertahanan maupun kemudian Undang-Undang TNI," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 20 November 2026.
Dasco menambahkan, pertemuan tersebut merupakan komunikasi dan koordinasi biasa antara DPR dan Kementerian Pertahanan sebagai mitra kerja.
"Saya juga kebetulan kan memang kenal baik dengan Pak Sjafrie sehingga menurut saya pertemuan kemarin itu juga adalah pertemuan yang ya biasa aja menurut saya, koordinasi biasa," tambahnya.
Saat ditanya apakah ada pembahasan politik dalam pertemuan tersebut, Dasco menyebut pembicaraan hanya berfokus pada rencana revisi kedua undang-undang dan persiapan Prolegnas.
"Enggak ada. Kami bahas itu aja kemarin itu, masalah Undang-Undang Pertahanan dan rencana Prolegnas untuk ke depan," ucapnya.
Terkait kemungkinan DPR menyetujui usulan revisi tersebut, Dasco mengatakan DPR pada prinsipnya mendukung langkah yang bertujuan memperkuat pertahanan negara. Namun, keputusan resmi tidak dapat diambil secara sepihak karena pimpinan DPR bekerja berdasarkan prinsip kolektif kolegial.
"Tetapi kan saya tidak bisa mengatasnamakan DPR sendiri karena saya adalah pimpinan DPR yang kemudian ada Ketua DPR Mbak Puan, ada pimpinan DPR yang lain yang sifatnya kolektif kolegial, sehingga hal tersebut perlu kemudian di rapat pimpinan, kemudian rapat Badan Musyawarah dan lain-lain sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR," pungkasnya.










