TVRINews, Lombok Barat
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan jika pemerintah akan menutup sebanyak 800 badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak efisien dan terus mengalami kerugian pada 31 Desember 2026 mendatang. Hal tersebut, diungkapkan saat melakukan peresmian di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat 10 Juli 2026 hari ini.
“Pada Desember 31, 2026 kita akan tutup jumlahnya 800 BUMN yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus,” kata dia.
Menurutnya, penataan BUMN dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Tak hanya itu, mantan Menhan ini mengatakan jika perusahaan-perusahaan pelat merah yang selama bertahun-tahun tidak mampu mencetak keuntungan perlu dievaluasi hingga dihentikan operasinya apabila tidak lagi produktif.
Prabowo mengungkapkan, saat pertama kali menjabat sebagai presiden dirinya terkejut mengetahui jumlah BUMN mencapai 1.077 perusahaan. Jumlah tersebut, kata dia, belum termasuk anak perusahaan hingga entitas turunannya.
(Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. (Foto: Youtube Setpres))
“Dulu saya kira BUMN kita paling 300 atau maksimal 400. Begitu saya dilantik jadi presiden, saya diberi tahu jumlahnya 1.077. Itu pun jangan-jangan masih ada anak perusahaan, cucu perusahaan, sampai cicit perusahaan,” katanya lagi.
Presiden Prabowo menilai banyaknya struktur perusahaan tersebut membuka ruang terjadinya inefisiensi dalam pengelolaan aset dan keuangan negara. Karena itu, pemerintah melakukan penataan secara menyeluruh terhadap BUMN yang dinilai tidak lagi memberikan manfaat optimal.
Ia menyebut hingga saat ini pemerintah telah menutup sekitar 240 BUMN bermasalah. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 250 perusahaan pada akhir Juli 2026.
“Sampai hari ini kita sudah tutup 240 BUMN yang tidak beres. Nanti akhir Juli akan menjadi 250 BUMN yang kita tutup,” ucapnya.
Selain itu, Presiden Prabowo mengklaim kebijakan penataan BUMN telah menghasilkan efisiensi anggaran yang signifikan. Penghematan yang berasal dari biaya operasional dan gaji direksi disebut telah mendekati Rp70 triliun.
“Dari gaji direksi saja, termasuk overhead, kita sudah bisa menghemat mendekati Rp70 triliun,” tuturny.
Ia menambahkan, sejumlah BUMN yang selama bertahun-tahun merugi kini mulai menunjukkan perbaikan kinerja dan berhasil membukukan keuntungan pada tahun ini. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu indikator bahwa reformasi tata kelola BUMN mulai membuahkan hasil.
