TVRINews, Jakarta
Polda Metro Jaya memastikan pencekalan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo diperpanjang selama enam bulan.
Larangan bepergian ke luar negeri itu diberikan karena Roy berstatus tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto mengatakan pencekalan awal berlaku sejak 8 hingga 27 November 2025. Penyidik kemudian mengajukan perpanjangan untuk enam bulan berikutnya.
Ia menegaskan langkah tersebut bukan bentuk tekanan politik, melainkan bagian dari kebutuhan penyidikan.
Menurutnya, Roy belum ditahan karena masih menjalani sejumlah proses, termasuk menghadirkan saksi dan ahli yang disebut dapat meringankan.
“Pencekalan dilakukan agar penyidikan berjalan lancar. Pada pemeriksaan terakhir, tersangka mengajukan saksi dan ahli, sehingga prosesnya tetap berjalan,” ujar Budi kepada wartawan termasuk tvrinews.com di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 21 November 2025.
Budi juga membantah adanya intervensi politik dalam penanganan perkara ini. Ia menyebut penyidik bekerja profesional sesuai laporan polisi yang diterima.
Ia menambahkan permohonan gelar perkara khusus yang diajukan Roy pada 20 November merupakan hak tersangka dan diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019.
"Dalam hal ini, kepolisian profesional dan independen dalam penanganan kasus tersangka RS cs. Kita menangani perkara berdasarkan laporan polisi yang diterima oleh pihak kepolisian," tutur Budi.
Kasus ini menetapkan delapan tersangka dalam dua klaster. Klaster pertama terdiri dari Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, M. Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis. Mereka dijerat Pasal 310, 311, 160 KUHP, serta sejumlah pasal dalam UU ITE.
Sementara itu, klaster kedua diisi Roy Suryo, dokter Tifauziah Tyassuma, dan ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar. Mereka dijerat Pasal 310 dan 311 KUHP, Pasal 32 ayat 1, Pasal 35, serta pasal-pasal lainnya dalam UU ITE.










