TVRINews, Jakarta
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Proses pembangunan dilakukan secara masif dengan melibatkan Satgas TNI, Polri, pemerintah daerah, serta berbagai unsur terkait.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan seluruh provinsi terdampak saat ini berada dalam tahap percepatan pembangunan huntara dengan pola kerja hingga 18 jam per hari.
“Komitmen dari satgas TNI, Polri, BNPB, dan pemerintah daerah sangat tinggi. Pengerjaan dilakukan hingga 18 jam sehari agar harapan Bapak Presiden supaya huntara segera selesai dapat terwujud,” ujar Abdul Muhari pada Kamis, 25 Desember 2025.
Lebih lanjut, ia menuturkan di provinsi Aceh, dari 18 kabupaten/kota terdampak, sebanyak delapan daerah tidak mengusulkan pembangunan huntara karena warga telah kembali ke rumah atau memilih tinggal sementara bersama keluarga.
Sementara itu, terusnya sepuluh kabupaten/kota lainnya menetapkan pembangunan huntara.
“Kabupaten Pidie menjadi satu-satunya daerah yang membangun huntara menggunakan anggaran daerah karena kebutuhan unit relatif kecil, yakni 12 unit. Adapun sembilan kabupaten/kota lainnya akan dibangun dengan dukungan pemerintah pusat,” kata dia
Lalu, enam kabupaten di Aceh, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Bireuen telah menetapkan lokasi pembangunan.
“Penetapan lokasi dilakukan baik di atas tanah milik pemerintah maupun lahan masyarakat yang dibeli pemerintah daerah untuk memastikan kepastian hukum. Sementara Aceh Timur dan Nagan Raya masih dalam tahap identifikasi lahan,” bebernya
Ia juga menuturkan, jika BNPB memastikan lokasi huntara dipilih di kawasan yang memiliki risiko bencana lebih rendah.
Selain itu, di wilayah yang terdampak parah, pembangunan huntara akan disertai dengan rekayasa lingkungan, termasuk pemulihan alur sungai serta mitigasi struktural dan non-struktural untuk meningkatkan perlindungan jangka panjang.
“Di Sumatera Utara, empat kabupaten telah memasuki tahapan pembangunan. Di Kota Sibolga, pembangunan huntara telah diawali dengan groundbreaking yang dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Menteri Dalam Negeri pada 21 Desember lalu,” imbuhnya
Di Kabupaten Tapanuli Utara, satu unit huntara telah selesai dibangun dengan konsep satu rumah satu unit. Tapanuli Selatan masih dalam tahap perencanaan, sementara Kabupaten Langkat telah menetapkan lokasi dan memulai pematangan lahan.
Sementara itu, progres pembangunan huntara di Sumatera Barat tercatat lebih cepat dibandingkan dua provinsi lainnya.
“Sejumlah kabupaten seperti Pesisir Selatan, Kabupaten 50 Kota, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Kabupaten Agam telah memulai pembangunan huntara di berbagai titik,” kata dia lagi
BNPB berharap percepatan yang terjadi di Sumatera Barat dapat menjadi contoh bagi provinsi lain, sehingga seluruh warga terdampak bencana dapat segera menempati hunian sementara yang layak.
“Pembangunan huntara dikerjakan siang dan malam secara optimal agar target penyelesaian bisa segera tercapai,” pungkas Abdul Muhari.










