TVRINews, Bangkalan
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ia menekankan bahwa pemerintahan yang bersih merupakan syarat utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memastikan kekayaan negara tidak disalahgunakan.
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, Selasa, 23 Juni 2026.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik korupsi di lingkungan pemerintahannya.
“Pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.
Menurut dia, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan berpotensi membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat. Namun, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila dikelola oleh pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Presiden Prabowo mengakui upaya memberantas korupsi dan menutup berbagai celah penyimpangan bukan pekerjaan yang mudah. Meski demikian, langkah tersebut harus tetap dilakukan demi menyelamatkan masa depan bangsa.
“Saya mengerti ini tidak ringan. Tapi apa boleh dibuat, apapun harus kita kerjakan supaya negara kita selamat,” katanya.
Ia mengungkapkan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah untuk menekan kebocoran penerimaan negara. Di antaranya melalui penertiban tambang tanpa izin serta kebun ilegal yang berada di kawasan hutan.
Menurut Presiden Prabowo, pemerintah melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah menutup ratusan tambang tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan melakukan penataan terhadap aktivitas ilegal yang merugikan negara.
Selain itu, pemerintah juga berupaya memperbaiki tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis guna mencegah praktik kecurangan yang menyebabkan potensi penerimaan negara hilang.
Presiden Prabowo menilai berbagai penyimpangan yang terjadi selama bertahun-tahun telah membuat kekayaan bangsa tidak sepenuhnya dinikmati oleh rakyat.
“Penyimpangan-penyimpangan ini menurut keyakinan saya inilah yang membuat bangsa kita dalam keadaan sekarang. Yang di mana kita harus mengakui terlalu banyak kekayaan negara yang hilang, yang diambil dari hak rakyat, hak bangsa,” tegasnya.
Ia menegaskan komitmen pemberantasan korupsi merupakan bagian dari tanggung jawab yang melekat pada jabatan presiden. Karena itu, dirinya bertekad menjalankan amanah tersebut secara maksimal demi kepentingan bangsa dan negara.
“Saya disumpah untuk menjaga kepentingan bangsa dan rakyat. Karena itu, saya harus melaksanakan yang terbaik yang bisa saya laksanakan, supaya saya tidak ingkar sumpah saya kepada bangsa dan rakyat,” pungkasnya.
